Highlight

Era Rudal Dimulai! TNI Tunjukkan Kekuatan lewat Aksi Penembakan Masif

Klikwarta.com — Fri, 24 Apr 2026 12:45:08 +0000

Era Rudal Dimulai! TNI Tunjukkan Kekuatan lewat Aksi Penembakan Masif

Klikwarta.com Jumat, 24/04/2026 - 19:45

27 views

Klikwarta.com, Jakarta, 23 April 2026 – TNI menegaskan kesiapannya dalam menghadapi era peperangan modern melalui Latopslagab yang melibatkan kerja sama taktis antara 20 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat F-16 TNI AU. Dalam latihan ini, sasaran eks-KRI Teluk Hading berhasil dihancurkan secara cepat melalui serangan terintegrasi di Perairan Karimun Jawa, Kamis (23/4).

Kegiatan tahap I yaitu Penembakan Rudal Exocet MM40 Block 3 oleh unsur KRI. Lalu tahap II yaitu Operasi Udara Lawan Laut (OULL) oleh 3 unit Fighter F-16 TNI AU yang melepaskan bom jenis MK-12 secara presisi.

Selain penembakan rudal, dilaksanakan pula Artillery Duel oleh unsur Striking Force TNI AL dengan sistem penembakan modern presisi tinggi yang berhasil menghancurkan sasaran darat di Pulau Gundul.

Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan apresiasi tinggi atas profesionalisme prajurit dan kesiapan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kegiatan ini merupakan demonstrasi kekuatan nyata (show of force) yang melibatkan interoperabilitas matra laut dan udara secara masif.

Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk menguji kemampuan teknis, tetapi juga sebagai bentuk deterrence atau daya tangkal terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. (*)

Tags

TNI AL

TNI AU

TNI AD

Latopslagab

Headline

Highlight

Breaking News

Satgas PRR Gelontorkan Rp537.22 Miliar, Penyintas Segera Renovasi Rumah

Klikwarta.com — Fri, 17 Apr 2026 17:06:55 +0000

Satgas PRR Gelontorkan Rp537.22 Miliar, Penyintas Segera Renovasi Rumah

Klikwarta.com Sabtu, 18/04/2026 - 00:06

21 views

Kabar Sumatera

Klikwarta.com, Sumatera - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada penyintas bencana, yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data Satgas PRR hingga 17 April 2026, tercatat bantuan perbaikan rumah untuk kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang di tiga provinsi telah tersalurkan signifikan. Adapun rinciannya, di Aceh bantuan perbaikan rumah telah menjangkau 12.856 unit rumah rusak ringan dan 9.347 unit rumah rusak sedang dengan total nilai bantuan Rp473,25 miliar.

Sementara di Sumut, bantuan telah disalurkan kepada 2.232 rumah rusak ringan dan 1.228 rumah rusak sedang dengan total nilai bantuan Rp40,56 miliar. Adapun di Sumbar bantuan telah diberikan kepada 811 unit rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang dengan total nilai Rp23,415 miliar.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026 mencapai Rp528,76 miliar untuk 25.076 unit rumah.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bantuan perbaikan rumah diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri. Besaran bantuan yang diberikan senilai Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Selain itu, untuk membantu kembali menata kehidupan penyintas bencana, pemerintah juga memberi bantuan berupa uang isi hunian senilai Rp3 juta dan juga stimulan ekonomi senilai Rp5 juta. Bantuan lain berupa jaminan hidup (jadup) juga terus digelontorkan pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar harian penyintas bencana, senilai Rp450 ribu per orang per bulan.

"Kalau (rumah rusak) yang ringan, itu dibantu Rp15 juta, ditambah dengan hal-hal lain dari (Kemensos) yang totalnya hampir Rp8 juta lebih. Rumah rusak sedang dibantu Rp30 juta oleh BNPB dan kemudian dibantu oleh Kemensos juga Rp8 juta lebih," kata Tito usai Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Capain percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah ini dilakukan secara paralel dengan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara), untuk menjamin hunian layak bagi penyintas bencana yang rumahnya rusak berat atau hilang.

Data Satgas PRR per 17 April 2026, mencatat kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak diproyeksikan mencapai 39.021 unit. Sebanyak 241 unit huntap telah rampung dibangun dan 1.243 unit lainnya dalam proses pembangunan.

Rinciannya, di Aceh telah selesai dibangun 104 unit huntap dari total 28.876 unit, dengan 395 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Utara, sebanyak 120 unit telah selesai dibangun dari total 7.321 unit, dengan 407 unit dalam proses pembangunan. Adapun di Sumatera Barat, 17 unit telah rampung dari total 2.824 unit, dengan 441 unit masih dalam proses pembangunan.

Sementara, total huntara yang telah rampung dibangun berdasarkan data Satgas PRR per 16 April 2026, telah mencapai 19.028 unit dari target 20.495 unit atau setara dengan progres 92 persen. (*)

Tags

Komisi I Kawal Kasus Teror Aktivis KontraS, Evaluasi Pelanggaran Oknum TNI

Klikwarta.com — Wed, 18 Mar 2026 16:23:25 +0000

Komisi I Kawal Kasus Teror Aktivis KontraS, Evaluasi Pelanggaran Oknum TNI

Klikwarta.com Rabu, 18/03/2026 - 23:23

42 views

Nasional

Klikwarta.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Berdasarkan informasi yang beredar, Tentara Nasional Indonesia melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) telah mengamankan dan menahan empat orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, dan saat ini masih dilakukan pendalaman motif serta proses penyidikan lebih lanjut.

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan, terlebih menggunakan air keras terhadap aktivis sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi.

“Peristiwa ini bukan hanya tindak kriminal biasa, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kekerasan seperti ini,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Lebih lanjut, wakil rakyat dari Dapil DIY ini mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Ia meminta agar tidak ada upaya menutup-nutupi kasus, serta seluruh pelaku, baik eksekutor maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, diungkap secara terang benderang.

“Kami di Komisi I DPR RI akan mengawal kasus ini secara serius. Penegakan hukum harus menyentuh hingga ke akar, termasuk jika ada pihak yang memerintahkan atau merancang aksi tersebut,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal di tubuh TNI guna memastikan profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

“TNI adalah institusi yang sangat dihormati rakyat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran oleh oknum harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan,” tegasnya.

Selain itu, Sukamta mengingatkan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM merupakan bagian dari komitmen konstitusional negara. “Aktivis HAM adalah pilar penting dalam menjaga demokrasi. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, bukan justru menjadi sumber ancaman,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Sukamta meminta semua pihak untuk mengawal kasus ini secara objektif serta menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi, sembari tetap memastikan keadilan bagi korban dapat ditegakkan.

(Kontributor: Arif)

Tags

Polda Metro Jaya Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Melalui Analisa Scientific

Klikwarta.com — Wed, 18 Mar 2026 13:05:57 +0000

Polda Metro Jaya Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Melalui Analisa Scientific

Klikwarta.com Rabu, 18/03/2026 - 20:05

1093 views

Hukum

Klikwarta.com, Jakarta – Komitmen Polda Metro Jaya dalam menuntaskan kasus penyiraman cairan berbahaya (air keras) terhadap aktivis KontraS menemui titik terang. Melalui kerja keras tim gabungan yang mengedepankan metode Scientific Crime Investigation, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi para pelaku di balik aksi keji tersebut. Hal ini sejalan dengan atensi Kapolri yang menempatkan perkara ini sebagai prioritas utama secara akuntabel dan transparan.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Iman Imanuddin, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa kunci utama pengungkapan ini didasarkan pada penelusuran mendalam terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan jalur pelintasan pelaku. Secara faktual, penyidik berhasil memetakan arah pergerakan pelaku, baik sebelum maupun sesudah kejadian. Hasil analisa digital menunjukkan bukti krusial berupa wajah jelas salah satu pelaku yang terekam kamera sesaat sebelum beraksi, di mana saat itu pelaku terpantau belum mengenakan helm.

"Kami melakukan analisa secara mendalam dan scientific. Dari rekaman CCTV, ditemukan kecocokan identitas yang sangat kuat, mulai dari wajah pelaku hingga pakaian yang digunakan, yang identik dengan saat kejadian. Berdasarkan keterangan 15 saksi dan sinkronisasi dengan database Polri, kami telah mengidentifikasi dua pelaku utama dengan inisial BHWC dan MAK," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya di Gedung Promoter, Rabu (18/3/2026).

Penyelidikan tidak berhenti di situ. Berdasarkan pengecekan jalur perlintasan dan fakta-fakta di lapangan, pihak kepolisian mencium adanya keterlibatan pihak lain. Dirreskrimum menegaskan bahwa temuan saat ini tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari empat orang. Proses analisa ilmiah masih terus berlanjut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, baik eksekutor maupun aktor intelektual, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Seiring dengan perkembangan penyidikan yang mengarah pada keterlibatan oknum anggota, Polda Metro Jaya secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku telah menyerahkan penanganan perkara ini kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan koordinasi antarlembaga demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, berdasarkan informasi resmi dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3/2026), sebanyak 4 orang pelaku telah diamankan dan tiga di antaranya adalah perwira. Ketiga perwira yang terlibat berpangkat Kapten dan Letnan satu (lettu). "Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES," papar Yusri.

Menutup keterangannya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dan berkoordinasi secara aktif dengan jajaran Pom TNI dalam proses penyelesaian kasus ini. Langkah kolaboratif ini memastikan bahwa seluruh fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik Polri dapat terintegrasi dengan baik dalam proses hukum militer, guna menjamin pengungkapan kasus yang tuntas dan terang benderang.

(Kontributor: Arif)

Tags

Polda Metro Jaya

Pelaku

Kasus Penyiraman Air Keras

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Uang Palsu, Target Edarkan Miliaran Saat Lebaran

Klikwarta.com — Wed, 18 Mar 2026 05:13:24 +0000

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Uang Palsu, Target Edarkan Miliaran Saat Lebaran

Klikwarta.com Rabu, 18/03/2026 - 12:13

22 views

Hukum

Klikwarta.com, Jakarta - Tim Satresmob Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran uang palsu yang beroperasi di wilayah Jawa Barat menjelang Lebaran.

Pengungkapan ini dilakukan oleh Unit 1 Satresmob Bareskrim Polri yang dipimpin Kanit 1 Satresmob, AKBP Harry Azhar, bersama personel, pada Jumat malam, 13 Maret 2026, sekitar pukul 23.30 WIB.

Penggerebekan pertama dilakukan di sebuah warung nasi goreng di kawasan Plered, Purwakarta. Dari lokasi ini, petugas mengamankan empat orang terduga pelaku berinisial AS, K, AK yang berperan sebagai perantara, serta DNA yang diduga sebagai pembuat uang palsu.

"Kelompok ini sudah lama beroperasi dan terkoneksi dengan kelompok pembuat uang palsu yang baru diamankan di Polres Klaten," ujar Harry Azhar, Selasa 17 Maret 2026.

Harry menjelaskan, dari tangan para pelaku, polisi menemukan barang bukti awal berupa tujuh lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan seri tahun produksi 2016.

Berdasarkan hasil pengembangan, tim kemudian melakukan penggerebekan lanjutan di sebuah rumah di Perumahan Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta.

"Di lokasi ini, Polisi menemukan sejumlah alat produksi uang palsu dalam jumlah besar," kata dia.

Barang bukti yang diamankan antara lain mesin printer, satu set komputer, alat timbang uang, ribuan lembar kertas dupon sebagai bahan baku, mesin pencetak ultraviolet, oven pengering warna, alat press, hingga pewarna dan alat pemotong uang palsu. Selain itu, petugas juga menyita uang palsu yang sudah siap edar.

Perwira Menegah Polri itu menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana sindikat tersebut untuk mengedarkan uang palsu hingga miliaran rupiah saat momen Lebaran.

Saat ini, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Para pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana peredaran uang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 375 ayat 1 dan 2 KUHP.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama menjelang hari raya, serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. (*)

Tags

Banjir Bandang di Buleleng Bali Sebabkan Dua Warga Meninggal Dunia dan Dua Lainnya Masih Hilang

Klikwarta.com — Sat, 07 Mar 2026 14:57:49 +0000

Banjir Bandang di Buleleng Bali Sebabkan Dua Warga Meninggal Dunia dan Dua Lainnya Masih Hilang

Klikwarta.com Sabtu, 07/03/2026 - 21:57

81 views

Bali

Klikwarta.com, Buleleng - Banjir bandang menerjang Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Jumat (6/3) pukul 20.00 WITA, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Derasnya aliran air menyebabkan delapan warga terseret arus. Akibatnya dua orang meninggal dunia, dua orang masih dalam pencarian, dan empat orang lainnya berhasil selamat.

Pada Sabtu (7/3), seluruh korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka oleh tim gabungan. BPBD Kabupaten Buleleng bersama tim gabungan yang melibatkan berbagai unsur, seperti Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Buleleng, Tim SAR, Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah desa setempat, serta masyarakat sekitar terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue-SAR) terhadap dua warga yang masih hilang.

Di samping itu, tim gabungan juga melakukan pembersihan awal material lumpur, tanah, dan sampah pada rumah warga yang terdampak serta pembersihan material longsoran yang sempat menutup akses jalan. BPBD Kabupaten Buleleng telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak dan melakukan kaji cepat untuk mengetahui dampak bencana secara menyeluruh.

Selain menimbulkan korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah rumah warga terdampak material lumpur, tanah, dan sampah yang terbawa arus. Hingga saat ini, kerugian materiel masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Bali masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang dalam dua hari ke depan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah dengan topografi perbukitan dan daerah aliran sungai.

Menyikapi kondisi tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta langkah mitigasi bencana. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan potensi ancaman bencana, memastikan kesiapan personel dan peralatan penanganan darurat, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.

Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai dan wilayah perbukitan diimbau untuk tetap waspada, khususnya saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lama. Warga juga disarankan untuk membersihkan saluran drainase, tidak membuang sampah ke sungai, serta segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman apabila terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD setempat, dan BMKG terkait perkembangan cuaca dan potensi bencana di wilayahnya. Kesiapsiagaan dan langkah mitigasi sejak dini diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana serta melindungi keselamatan masyarakat. (**)

Tags

Kapolri Paparkan Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global

Klikwarta.com — Thu, 05 Mar 2026 00:33:17 +0000

Kapolri Paparkan Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global

Klikwarta.com Kamis, 05/03/2026 - 07:33

31 views

Jawa Barat

Klikwarta.com, Bandung - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan pelbagai upaya kuat Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik global yang sedang terjadi.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, pada Rabu (4/3/2026).

Sigit mulanya menyinggung situasi global yang sedang tidak baik-baik saja pasca-peningkatan eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia berharap ketegangan yang sedang terjadi saat ini dapat segera terselesaikan.

Kemudian, Sigit menyinggung upaya Pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan politik bebas aktif sebagai negara nonblok untuk menciptakan perdamaian.

"Tentunya kita ingin situasi global yang ada ini bisa segera selesai dan Pemerintah tentunya saat ini terus berjuang untuk ikut aktif segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada sehingga kemudian perdamaian juga bisa muncul," kata Sigit.

"Bapak Presiden setiap hari selalu berdiskusi dengan beberapa negara baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah untuk membahas bagaimana agar eskalasi global yang memanas ini bisa segera terkendali," tambah Sigit menekankan.

Selain itu, Sigit mengatakan Presiden Prabowo juga terus melakukan konsolidasi dan menerima masukan dari pelbagai pihak terkait situasi yang terjadi dewasa ini dan upaya mitigasinya.

Oleh karenanya, ia meminta agar seluruh pihak dapat saling bahu-membahu mendukung program Pemerintah khususnya terkait ketahanan pangan dan energi di tengah situasi global yang memanas.

"Di satu sisi kita menghadapi eskalasi dan dampaknya yang tentunya apabila ini tidak kita kelola dengan baik dampaknya terhadap ekonomi pasti terasa dan apabila tidak bisa dijaga pasti akan mengarah ke situasi ataupun masalah sosial," tutup Sigit.

(Kontributor: Arif)

Tags

DPR Tegaskan Pasal 292 UU Kepailitan Selaras dengan UUD 1945

Klikwarta.com — Wed, 04 Mar 2026 15:40:49 +0000

DPR Tegaskan Pasal 292 UU Kepailitan Selaras dengan UUD 1945

Klikwarta.com Rabu, 04/03/2026 - 22:40

40 views

Parlemen

Klikwarta.com, Jakarta - DPR RI menyatakan ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu disampaikan dalam sidang pengujian materiil UU 37/2004 di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 14/PUU-XXIV/2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, yang bertindak sebagai kuasa DPR RI ini menjelaskan bahwa rujukan Pasal 286 dalam ketentuan yang dipersoalkan Pemohon tidak dapat dimaknai secara terpisah. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan pasal lain dalam UU 37/2004, khususnya terkait mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Kendati ketentuan Pasal 286 UU 37/2004 tidak secara eksplisit mengatur terkait putusan pernyataan pailit, pemaknaan Pasal 286 UU 37/2004 tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri melainkan harus dimaknai secara satu kesatuan utuh dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004 maupun ketentuan lainnya dalam UU 37/2004,” ujar Soedeson dalam keterangan saat hadir dalam sidang secara daring, Selasa (3/2/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan, dalam proses PKPU terdapat perbedaan karakteristik dengan proses kepailitan, khususnya terkait kedudukan kreditur separatis dan kreditur konkuren dalam menyetujui rencana perdamaian debitur. Dalam konstruksi UU 37/2004, kedua jenis kreditur tersebut memiliki kedudukan yang setara untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian yang diajukan debitur.

Menurut DPR RI, rujukan Pasal 286 diperlukan untuk memastikan hak kreditur separatis yang menolak rencana perdamaian tetap terlindungi. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar agar kreditur separatis dapat memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004.

“Rujukan Pasal 286 pada ketentuan a quo dirumuskan untuk memastikan hak yang dimiliki oleh kreditur separatis yang menolak rencana perdamaian dalam menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004 dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya,” kata legislator yang juga Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

DPR RI juga menanggapi dalil Pemohon terkait frasa “tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian” yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Soedeson menjelaskan bahwa frasa tersebut merupakan konsekuensi hukum ketika rencana perdamaian debitur dalam proses PKPU tidak disetujui atau tidak disahkan oleh pengadilan.

“Pengurusan harta debitur setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan proses PKPU merupakan tahapan hukum yang harus ditempuh sebagai konsekuensi yuridis akibat putusan pengadilan yang telah menyatakan debitur dalam keadaan pailit dalam proses PKPU,” ujarnya.

Atas dasar itu, DPR RI menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 tetap memberikan kepastian hukum serta tidak mengurangi hak konstitusional pihak yang terkait.

(Kontributor: Arif)

Tags

Pembunuhan Pemimpin Negara adalah Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Klikwarta.com — Mon, 02 Mar 2026 21:32:43 +0000

Pembunuhan Pemimpin Negara adalah Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Klikwarta.com Selasa, 03/03/2026 - 04:32

21 views

Parlemen

Klikwarta.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan kecaman keras atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara itu, tambahnya, harus dijatuhi sanksi tegas.

Oleh Soleh menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara atau otoritas tertinggi sebuah negara merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Tindakan tersebut, menurutnya, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, Iran merupakan anggota sah PBB yang hak-haknya dijamin oleh hukum dan konvensi internasional.

“Iran adalah anggota PBB yang memiliki hak dan kedaulatan yang harus dihormati. PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Oleh Soleh juga menyoroti bahwa dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat disebut telah terjadi berulang kali, namun hingga kini dinilai belum mendapatkan sanksi yang setimpal dari komunitas internasional.

“Dunia internasional tidak boleh terus menerus membiarkan praktik-praktik yang melanggar hukum internasional terjadi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan aktif menyuarakan pemberian sanksi kepada Israel dan Amerika Serikat melalui berbagai forum internasional.

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk berada di garda depan dalam menyuarakan sanksi terhadap Israel dan Amerika Serikat. Kekacauan dan eskalasi ini jelas-jelas dipicu oleh tindakan kedua negara tersebut,” katanya.

Selain itu, Oleh Soleh menilai bahwa penyerangan terhadap Iran dan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei telah mencoreng semangat perdamaian dunia dan merusak komitmen internasional terhadap perdamaian.

“Semangat Board of Peace (BoP) seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan perang. Peristiwa ini mencederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia,” pungkasnya.

(Kontributor: Arif)

Tags

BGN Bantah Isu Penghentian MBG Usai Idul Fitri

Klikwarta.com — Mon, 02 Mar 2026 20:43:24 +0000

BGN Bantah Isu Penghentian MBG Usai Idul Fitri

Klikwarta.com Selasa, 03/03/2026 - 03:43

27 views

Nasional

Klikwarta.com, Jakarta - Isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan setelah Idul Fitri atas arahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri. Dadan menegaskan informasi yang beredar di sejumlah platform digital tersebut tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Dadan, pasca-Idul Fitri program justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan. (*)

Tags