”Tantangan Desentralisasi Fiskal”

Jumat, 22/12/2023 - 09:27
 Julaini Siregar, Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga
Julaini Siregar, Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga

Oleh : Julaini Siregar (Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga)

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang levelnya lebih rendah di daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era reformasi, secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer Ke Daerah (TKD) sesuai asas money follows function.

Kemudian, disusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap suntikan dana transfer dari pusat. Meskipun demikian, kemandirian fiskal daerah sampai sekarang masih saja menjadi tantangan.

Tantangan kemandirian fiskal daerah juga terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Sibolga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Postur APBD dari sisi Pendapatan Daerah pada kedua Pemerintah Daerah tersebut masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD). Lebih dari 70 persen pendapatan daerah masih bersumber dari suntikan dana pemerintah pusat. Pada tahun 2023 di Pemerintah Daerah Kota Sibolga, dari totaPendapatan Daerah sebesar Rp595,32 M, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp476,10 M atau sekitar 79,97% dari total Pendapatan Daerah, sebagaimana grafik dibawah ini.

TAB

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.170,22 M, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp1.025,10 M atau sekitar 87,60% dari total Pendapatan Daerah.

G

Untuk alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Sibolga menerima sebesar Rp477,00 M, porsi terbesar adalah dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp399,48 M. Sedangkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima sebesar Rp1.025,47 M dan dana alokasi umum (DAU) juga memperoleh porsi terbesar sejumlah Rp626,80 M. Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) pada kedua pemerintah daerah diatas juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Pemerintah Daerah kota Sibolga memperoleh DAU sebesar Rp384,54 M dan Rp603,23 M untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendapatan asli daerah (PAD) belum semuanya teroptimalisasi dengan baik, sementara penyaluran TKD terus meningkat.

Pemerintah Daerah Kota Sibolga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu terus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada dana pusat. Semua potensi yang ada di daerah harus dikembangkan, supaya pendapatan daerah meningkat dan ekonomi masyarakat terus membaik. Kemandirian tersebut dapat dicapai, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Dari pengamatan penulis, terdapat potensi pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah dan sentra oleh-oleh dengan memanfaatkan hasil laut di Kota Sibolga. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meningkatkan infrastruktur dan aksesbilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengalokasikan lebih banyak belanja modal pada APBDnya untuk membangun dan memperbaiki jalan menuju objek wisata.

Kota Sibolga berada di kawasan Teluk Tapian Nauli, Sumatera Utara, menjadi kota terkecil, sebab menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga memiliki luas 10,77 kilometer persegi atau setara dengan 107.700 hektar. Kota Sibolga adalah kota dengan julukan ”Kota Ikan”. Faktanya memang banyak ikan yang terkenal dari Kota Sibolga seperti ikan teri yang berasal dari perairan Sibolga. Masyarakat Kota Sibolga kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Ternyata hasil laut dari Sibolga sangat beragam, dari ikan, cumi, lobster, rumput laut dan lainnya, jadi tidak heran apabila usaha perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha di Kota Sibolga.

Namun penulis melihat bahwa pelaku UMKM di Kota Sibolga belum memanfaatkan hasil laut menjadi berbagai macam produk olahan, mereka masih mengandalkan keripik sambal teri dan ikan asin, sehingga banyak olahan keripik sambal teri dengan berbagai macam merek dan packaging yang sama. Selain kreativitas dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Di Kota Sibolga memiliki cukup banyak instansi yang memiliki tugas pengembangan UMKM, seperti Pemerintah Daerah, Perbankan, BUMN dan Kementerian/Lembaga. Instansi tersebut bergerak sendiri-sendiri dan memiliki kluster-kluster UMKM binaan masing-masing. Perlu ada kolaborasi bersama antar Instansi tersebut, perlu kerja bersama dan program kerja pengembangan UMKM yang sama untuk melakukan pelatihan, bantuan permodalan, dan pendampingan untuk melakukan literasi digital, literasi produk, memperbaiki branding dan lain sebagainya kepada pelaku UMKM. Hal tersebut perlu dilakukan agar pelaku UMKM di Kota Sibolga dapat naik kelas dan produknya memiliki potensi menembus pasar ekspor. Semua upaya tersebut perlu dilakukan hingga kedepannya kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah Kota Sibolga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat tercapai. (*)

Related News