Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, saat menjadi keynote speaker dalam acara workshop pendidikan, di Hotel Permatasari Karanganyar, Rabu (29/10/2025)
Klikwarta.com, Karanganyar - Dalam upaya memperkuat fondasi pendidikan dasar yang berkualitas, Komisi X DPR RI dan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Workshop strategis mengenai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2025.
Acara yang berlangsung di Hotel Permatasari Karanganyar, Rabu (29/10/2025) ini dihadiri tak kurang dari 100 guru pengelola BOSP se-Kabupaten Karanganyar, menegaskan komitmen kolaboratif lintas lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan.
Juliyatmono, Anggota Komisi X DPR RI, yang hadir sebagai keynote speaker, menyampaikan paparan kunci dengan tema "BOSP 2025 Untuk Memastikan Pendidikan Pendidikan Bermutu Untuk Semua".
Ia secara tegas menyoroti bahwa BOSP bukanlah sekadar bantuan operasional biasa, melainkan instrumen strategisyang vital untuk memastikan setiap pelajar Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Menurut Juliyatmono, pencapaian pendidikan bermutu sangat bergantung pada sinergi kebijakan pemerintah, pengelolaan dana yang transparan, dan khususnya, peran aktif guru sebagai agen perubahan.
"Guru adalah kunci transformasi bangsa. Pemanfaatan BOSP harus diarahkan untuk pengembangan kapasitas mereka, agar mereka siap menjadi agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, transparansi dana BOSP diharapkan menjadi fondasi pendidikan yang bermutu," ujarnya.
Pembukaan acara sendiri diawali oleh sambutan dari Bernard Purba, Widyaprada Ahli Utama Direktorat SMP, mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen.
Sesi workshop menghadirkan dua narasumber kompeten yang mengupas tuntas aspek regulasi dan implementasi di lapangan.
Erwan Nur Arief dari Direktorat SMP memberikan pencerahan mendalam mengenai regulasi terbaru BOSP 2025, yang kini menekankan prinsip fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ia menekankan perlunya transparansi penuh dan pelibatan komunitas sekolah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
Sementara itu, Giyanto, seorang Praktisi Pendidikan, membahas implementasi BOSP di tingkat daerah, menggarisbawahi bagaimana kebijakan daerah harus mampu mengintegrasikan kebutuhan spesifik sekolah dengan arah pembangunan pendidikan nasional. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif.
Workshop berlangsung dinamis dan interaktif, ditandai dengan diskusi hangat dan pertanyaan kritis dari para guru terkait efektivitas dana, strategi peningkatan mutu, dan penguatan peran kepala sekolah dalam tata kelola BOSP.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi penegasan bersama bahwa pengelolaan dana pendidikan adalah bagian dari upaya kolektif yang lebih besar:, menciptakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global bagi masa depan Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber oleh Juliyatmono dan Bernard Purba.
Pewarta : Kacuk Legowo
