Klikwarta.com, Jawa Timur - Warga Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Jember mengeluhkan banyaknya jalan yang rusak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari untuk menjalankan roda perekonomian. Hal itu disampaikan salah satu warga kepada Anggota DPRD Jatim, Satib saat serap aspirasi di Balai Desa Wirowongso Kecamatan Ajung, Kamis 13 Juli 2023 malam.
"Mohon bantuannya bapak Satib. Karena selama ini masih banyak jalan berlubang. Maka kami berharap ada pengaspalan jalan. Kemudian pavingisasi di jalan poros desa agar tidak menggangu masyarakat sehari-harinya," pinta seorang warga Wirowongso.
Menanggapi keluhan masyarakat, Satib mengaku memang banyak aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan infrastruktur. Warga menyadari bahwa dua tahun lebih Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Dengan begitu banyak anggaran pemerintah yang tersedot untuk penanggulangan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Kita menyadari karena dua tahun lebih Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Sehingga anggaran dari pemerintah tersedot untuk penanggulan dan memutus mata ranta penyebaran Covid-19," ungkapnya.
Pria yang menjabat anggota DPRD Jatim dari dapil V ( Jember -Lumajang) itu membeberkan bahwa saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk Jatim, maka banyak pembangunan infrastruktur terbengkalai. Ketika pandemi telah selesai dan memasuki endemi, masyarakat ingin infrastruktur dibenahi.
Dalam kesempatan itu, Satib menjelaskan bahwa pengajuan proposal dari masyarakat banyak. Namun tidak mengetahui proposal mana yang menjadi prioritas oleh Pemprov Jatim. Selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah desa.
"Kita hanya bertugas serap aspirasi, semua keluhan masyarakat kita terima. Dari situ kemudian kita koordinasikan dan komunikasikan dengan pihak desa. Karena di desa ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)," paparnya.
Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan dalam pembangunan infrastruktur, ia tidak ingin anggarannya tumpang tindih antara dana dari Pemprov Jatim dan pusat. Maka yang tahu kondisi di desa adalah para kepala desa.
"Dari situ semua masukan masyarakat dikoordinasikan dan komunikasikan dengan kepala desa mana infrastruktur yang sudah ditangani, mau ditangani, atau yang belum tertangani. Maka yang belum tertangani kita ambilkan dana hibah dari Pemprov, lewat bantuan keuangan desa atau pokmas", terangnya.
(Kontributor : Supra)
