Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
Klikwarta.com, Jakarta - Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
BERADAPTASI dengan perubahan tatanan global dan evolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pemanfaatannya sudah merambah berbagai aspek kegiatan manusia menjadi tantangan riel yang tak terhindarkan dan tak bisa disederhanakan. Tantangan ini menuntut penyegaran dan pembaruan visi negara-bangsa demi kemandirian dan ketahanan nasional.
Perubahan tatanan global saat ini nyata, ditandai oleh dua fakta. Pertama, semakin menguatnya eksistensi Tiongkok sebagai kekuatan utama dunia yang memengaruhi geopolitik dan ekonomi global. Fakta kedua, terjadi reduksi pada hegemoni Amerika Serikat (AS). Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), aliansi militer yang sepanjang sejarahnya cenderung dikomandoi oleh AS sejak didirikan pada April 1949, sedang mengalami perpecahan internal. Sikap dan pendirian anggota NATO lainnya yang menolak ajakan AS untuk ikut memerangi Iran memperburuk dinamiksa dalam aliansi itu.
Disharmoni di tubuh NATO itu memunculkan semangat di Eropa Barat untuk membangun kemandirian di bidang pertahanan. Eropa Barat bahkan tampak seperti mengisolasi AS menyusul polemik tentang Greenland. Apalagi, AS menunjukan perilaku proteksionisme ekstrim dalam hubungan dagang dengan banyak negara, bahkan termasuk dengan tetangga serta semua sekutu terdekatnya.
Hari-hari ini, ketika dunia terus diselimuti ketidakpastian akibat perang dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah, Tiongkok tampak semakin digdaya. Komunitas internasionl sudah disuguhi fakta tentang banyaknya pemimpin negara dari berbagai kawasan di dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, datang mengunjungi Presiden Xi Jinping di Beijing. Dalam konteks Indonesia dan ASEAN, perubahan tatanan global seperti itu tentu patut dipelajari dengan seksama, karena berkait dengan masalah kompleks tentang Laut Cina Selatan yang bersinggungan dan berbatasan dengan Laut Natuna di Kepulauan Riau.
Fakta perubahan tatanan global itu, mau tak mau, menjadi dorongan bagi banyak negara untuk beradaptasi. Banyaknya pemimpin negara yang akhir-akhir ini berkunjung ke Beijing menemui Presiden Xi adalah sebagian contoh dari proses adaptasi dimaksud. Rangkaian pertemuan para kepala negara dan pemimpin Tiongkok itu sudah pasti membahas isu-isu seputar geopolitik dan ekonomi, termasuk teknologi dan energi. Pembicaraan mereka sejatinya berfokus pada membangun kesepahaman dan kerja sama saling menguntungkan.
Dalam konteks itu, masukan bernuansa keluhan dari komunitas pebisnis Tiongkok kepada Indonesia patut disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Mereka menyarankan agar birokrasi di Indonesia memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta kualitas layanan umum. Seperti ketahui bersama, belum lama ini, China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) – kamar dagang Tiongkok di Indonesia—mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan keluhan tentang berbagai hambatan yang bersumber dari birokrasi di Indonesia.
Selain urgensi memahami dan menyikapi perubahan tatanan global itu, patut pula untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa era disrupsi masih berlanjut. Ketika banyak komunitas belum selesai beradaptasi dengan era digitalisasi yang menandai perubahan masif dan fundamental dalam mengubah berbagai sistem, tatanan, dan cara hidup manusia, era disrupsi berlanjut dengan pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan.
Era digitalisasi yang kini telah bertransformasi dan masuk era AI patut dilihat sebagai keniscayaan yang mencerminkan perkembangan peradaban. Perkembangan itu mendesak perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana dipahami bersama, setiap perubahan selalu menghadirkan konsekuensi. Selain konsekuensi positif, perubahan yang tidak dipersiapkan secara komprehensif selalu menghadirkan konsekuensi bernuansa negatif.
Digitalisasi sebagai proses konversi yang mengubah informasi ke format digital mewujudkan otomatisasi pelaksanaan tugas atau mekanisme kerja yang sebelumnya lazim dilakoni manusia. Fakta bahwa otomatisasi itu mengeliminasi peran manusia dalam banyak pekerjaan sudah menjadi pengetahuan bersama. Dari kerja administratif di ruang perkantoran hingga layanan umum di loket-loket tidak lagi mengandalkan tenaga dan kecerdasan manusia.
Kini, peradaban sudah bertransformasi ke era pemanfaatan AI pada sejumlah aspek kehidupan manusia. Kecerdasan buatan dipahami sebagai rekayasa mesin untuk mengolah data agar mampu menggantikan peran dan kecerdasan manusia. Hasil dari olah data itu antara lain perintah otomatisasi tugas, analisis data, hingga mencari solusi untuk sejumlah persoalan yang kompleks. Kecerdasan buatan yang terus berevolusi bahkan kini telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, termasuk mengubah cara kerja pemerintah dan manajemen perusahaan.
Perkembangan paling ekstrim dari evolusi AI dewasa ini adalah pemanfaatan untuk sistem persenjataan otonom atau lethal autonomous weapons systems (LAWS). Mesin perang berteknologi kecerdasan buatan ini dengan mandiri dapat memilih, mengidentifikasi dan menyerang target tanpa intervensi atau peran manusia. Dari aspek etika dan moral, senjata otonom menjadi masalah karena dikhawatirkan gagal membedakan prajurit di medan perang dengan warga sipil.
Kendati mengeliminasi banyak peran manusia dalam dunia kerja, meluasnya pemanfaatan AI diklaim memunculkan jutaan fungsi dan peran baru bagi komunitas pekerja. Misalnya, sebagai spesialis data, analis AI hingga prompt engineer, yakni profesi yang mengandalkan keahlian merancang instruksi (prompt) yang terstruktur dengan sistem AI. Sudah barang tentu bahwa untuk masuk dunia kerja di era AI, diperlukan adaptasi, termasuk persiapan bagi generasi muda terkini melalui kurikulum pendidikan.
Boleh jadi, karena meluasnya pemanfaatn AI tidak disosialisasikan sebelumnya, sebagian angkatan kerja di banyak negara belum dipersiapkan sebagaimana mestinya. Maka, kendati meluasnya pemanfaatan AI menjanjikan jutaan pekerjaan baru, gelembung pengangguran tak terhindarkan, termasuk di sejumlah negara maju yang hidup kesehariannya sudah akrab dengan AI.
Perubahan tatanan global serta evolusi kecerdasan buatan yang pemanfaatannya semakin luas itu hendaknya menumbuhkan kesadarann bersama tentang urgensi beradaptasi. Demi kemandirian dan ketahanan nasional, diperlukan penyegaran dan pembaruan visi negara-bangsa menghadapi setiap tahap perubahan. (**)
