Dukung Pesan AHY, Sri Wahyuni : Demokrat Tak Cukup Hadir, Harus Bekerja untuk Rakyat

Minggu, 13/09/2026 - 19:48
Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni

Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni

klikwarta.com, Jatim - Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mendukung pesan politik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, pidato AHY menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk semakin memperkuat kontribusi dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim asal Bojonegoro yang akrab disapa Yuni tersebut menilai pidato AHY dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9), tidak sekadar berbicara mengenai kepentingan internal partai.

Menurut Yuni, AHY juga menegaskan posisi dan komitmen Partai Demokrat untuk terus mendukung pembangunan nasional serta mengawal berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pidato Pak AHY menjadi motivasi bagi kami para kader Demokrat untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Terlebih saat ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo," kata Yuni, Minggu (13/9). 

Ia mengatakan, AHY memberikan penekanan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti kader harus menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Sebaliknya, kader Demokrat yang berada di pemerintahan maupun di parlemen harus ikut memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran, memiliki tata kelola yang baik, serta benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Program pemerintah yang baik tentu harus kita dukung dan kawal. Kalau masih ada yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Yang paling penting kita tetap jujur melihat kenyataan yang dirasakan rakyat," ujarnya.

Yuni menyebut ada tiga agenda besar yang ditegaskan AHY dalam pidatonya, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

Pada sektor ekonomi, AHY meminta seluruh kader Demokrat lebih banyak mendengarkan persoalan masyarakat di lapangan. Menurut Yuni, pesan tersebut sangat relevan karena kondisi ekonomi masyarakat tidak cukup dilihat hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun indikator makro lainnya.

Masih banyak masyarakat yang menghadapi tekanan akibat harga kebutuhan sehari-hari, sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatnya biaya hidup, hingga tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.

"Pada sektor ekonomi, beliau meminta seluruh kader Demokrat lebih banyak mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan, investasi, maupun indikator makro lainnya," jelasnya.

Menurut Yuni, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh kader, terutama mereka yang memiliki posisi di pemerintahan maupun legislatif.

Kader Demokrat, lanjut dia, harus memastikan kebijakan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ekonomi keluarga, serta membuka peluang agar masyarakat dan UMKM dapat naik kelas.

"Jadi keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa banyak rakyat ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya," tuturnya.

Agenda kedua yang disampaikan AHY adalah penegakan keadilan. Yuni mengatakan, keadilan yang dimaksud bukan sekadar memberikan hasil yang sama kepada setiap orang, tetapi memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Latar belakang ekonomi maupun tempat seseorang dilahirkan, menurutnya, tidak boleh menentukan masa depan seseorang.

"Karena itu, beliau berpesan agar kader mendorong pemerataan akses pendidikan. Anak-anak di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas," katanya.

Yuni juga mengapresiasi dukungan AHY terhadap program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup.

"AHY juga menyatakan dukungan terhadap program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren. Ini harus kita kawal agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan," imbuhnya.

Agenda ketiga adalah menjaga demokrasi. Menurut Yuni, pesan AHY tersebut menunjukkan bahwa dukungan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo tetap berjalan seiring dengan komitmen menjaga demokrasi.

Demokrasi, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dapat dipercaya, kebebasan pers dan masyarakat sipil, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelasnya.

Yuni juga menyoroti pesan AHY mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dalam setiap proses politik.

"TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," kata Yuni mengutip pesan AHY.

Menurutnya, fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Seluruh peserta pemilu juga harus mendapatkan perlakuan yang adil.

Yuni menilai pesan AHY memiliki relevansi kuat bagi kader Demokrat di daerah. Kader tidak cukup hanya hadir ketika membutuhkan dukungan suara masyarakat dalam momentum politik.

Sebaliknya, kader harus hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, pelayanan, maupun perjuangan atas persoalan yang mereka hadapi. "Semangatnya jelas, Demokrat harus bersama rakyat. Bukan sekadar berada di tengah rakyat, tetapi bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Yuni mengatakan, kader Demokrat di parlemen memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan pesan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Di tingkat daerah, kader juga harus ikut mengawal agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak terhadap masyarakat Jawa Timur.

"Sebagai kader Demokrat di DPRD Jawa Timur, tentu kami akan terus mendukung program-program pemerintah yang baik untuk rakyat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Tujuannya agar kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan Partai Demokrat. Dukungan tersebut harus diarahkan pada keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

"Yang kita perjuangkan bukan sekadar keberhasilan satu partai, tetapi keberhasilan Indonesia dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

 

 

Berita Terkait