Foto istimewa
Klikwarta.com, Jakarta - Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dibuktikan dengan tumpukan regulasi, kelengkapan dokumen, atau bagusnya fasilitas layanan. Harus ada komitmen pimpinan yang nyata, terintegrasi dalam kebijakan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Itulah benang merah yang mengemuka selama tiga hari Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, 10-12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (18/11/2026), sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori yang lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) tampil bergantian memaparkan visi, komitmen pimpinan, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lembaganya masing-masing.
Mereka diuji panelis dari unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi. Uji Publik ini disiarkan langsung agar masyarakat bisa ikut menilai dan memberi tanggapan.
Komitmen Pimpinan Jadi Kunci
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menegaskan bahwa keterbukaan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab PPID.
"Keterbukaan harus menjadi bagian dari komitmen pimpinan dan terintegrasi dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas badan publik agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara nyata," tegas Dery.
Karena itu, kehadiran langsung pimpinan badan publik dalam Uji Publik menjadi perhatian khusus. Dukungan pimpinan diperlukan agar keterbukaan tidak berhenti di unit layanan, tapi menjadi kebijakan seluruh lembaga.
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, mengingatkan hal yang sama dalam pembukaan dan technical meeting. Keberhasilan keterbukaan harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata keberadaan regulasi, dokumen, fasilitas, maupun teknologi.
Panelis pun tidak hanya mengecek dokumen. Mereka mendalami relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, pelibatan publik, pengelolaan informasi, hingga kemudahan dan aksesibilitas layanan.
Pesan ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Monev Tak Lagi Sekadar Agenda Tahunan
KI Pusat membawa kabar penting: Monev ke depan tidak lagi hanya menjadi agenda penilaian tahunan.
KI Pusat merencanakan evaluasi reguler sepanjang tahun, dengan membagi indikator penilaian ke dalam beberapa periode semester agar perkembangan keterbukaan bisa dipantau lebih teratur.
"Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, pelaksanaannya perlu tercermin dalam perilaku dan kebijakan kelembagaan, bukan hanya terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi saat penilaian," ujar Dery.
Kebijakan badan publik juga dituntut progresif, adaptif, dan responsif. Setiap kebijakan harus disertai bukti pelaksanaan. Dokumen administrasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa menunjukkan bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam praktik.
Dalam kerangka itu, dukungan pimpinan kembali menjadi faktor penentu, karena regulasi dan anggaran berada di tangan pimpinan.
KI Pusat juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap Komisi Informasi di provinsi. Sinergi itu dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan, fungsi pengawasan, dan penyelesaian sengketa informasi di daerah.
Handoko menambahkan, Uji Publik yang terbuka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai apakah layanan informasi sudah memberi dampak positif dan mempermudah akses informasi.
Komitmen Naik, Tapi Jangan Bergantung pada Sosok Pimpinan
KI Pusat mencatat perkembangan positif: kehadiran pimpinan tertinggi badan publik dalam Uji Publik tahun ini meningkat dibandingkan sebelumnya.
Namun, Dery memberi catatan kritis. Pemahaman pimpinan tentang keterbukaan informasi masih menjadi perhatian, terutama pada lembaga yang baru mengalami pergantian kepemimpinan.
"Keberlanjutan tata kelola keterbukaan informasi membutuhkan pemahaman yang tidak bergantung pada individu pimpinan. Sistem dan kebijakan yang telah dibangun perlu tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat," katanya.
Jangan sampai keterbukaan mundur hanya karena ganti pimpinan.
Catatan lain: layanan informasi di sejumlah badan publik masih perlu inovasi. Penyajian informasi di situs web tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar dasar. Inovasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan kecerdasan buatan harus diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi.
Di sisi lain, keterbukaan kini semakin dipandang sebagai cara membangun kepercayaan publik. Lewat keterbukaan, lembaga bisa memperkenalkan kebijakan dan aktivitasnya, sekaligus membuka ruang bagi publik untuk mengetahui dan memberi tanggapan.
Hasil Monev Akan Dilaporkan ke Presiden
Handoko menjelaskan, Presentasi Uji Publik merupakan tahapan akhir untuk menentukan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik. Hasil pemenuhan standar layanan menjadi dasar melihat apakah badan publik telah memenuhi ketentuan.
Badan publik yang belum memenuhi standar belum dapat dikategorikan memenuhi kualifikasi.
Meski KI Pusat tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi, edukasi dan pembinaan tetap dilakukan, karena pemenuhan layanan informasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat.
"Hasil Monev 2026 akan disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban KI Pusat atas pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008," tegas Handoko.
Dari 282 badan publik yang mengikuti Uji Publik, hasil akhir penilaian belum ditetapkan. Penentuan kualifikasi informatif dan kategori lainnya masih menunggu penyelesaian seluruh proses penilaian. Monev tahun ini tetap mengacu pada standar Peraturan Komisi Informasi yang berlaku, tanpa penambahan kategori baru.
Rangkaian tiga hari itu memberi gambaran jelas: keterbukaan informasi membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan standar administratif. Perlu komitmen pimpinan yang konsisten, tata kelola yang berkelanjutan, layanan yang terus berinovasi, dan kemampuan merespons kebutuhan informasi masyarakat.
Bagi KI Pusat, hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada penetapan kualifikasi. Ia harus menjadi bagian dari upaya memastikan hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi.
(Kontributor : Arif)








