Miris, Pemerintah Masih Anak Tirikan Pendidikan TK

Kamis, 30/06/2022 - 17:18
Rakor 3 Komponen Pembina Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Rakor 3 Komponen Pembina Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Klikwarta.com, Jatim - Pemerintah dinilai menganaktirikan keberadaan Taman Kanak Kanak, perhatian pemerintah masih belum tampak dibandingkan perhatian pemerintah terhadap (Pendidikan Anak Usia Dini) PAUD. 

Dukungan kesejahteraan dan fasilitas pendidikan yang diperlukan masih dari perhatian pemerintah membuat Penyelenggara Taman Kanak-kanak harus mandiri dalam pembiayaan, sehingga banyak yang mengaku kondisinya memprihatinkan. Selain itu, ijin mendirikan TK saat ini sangat rumit sehingga mempersulit pihak pengelola. 

Keluhan ini disampaikan oleh IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) dan GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia) Provinsi Jawa Timur, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) 3 Komponen Pembina Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Tema “Revitalisasi Peran Tiga Komponen Pembina Pendidikan Dalam Mendukung Program JATIM CERDAS di Jawa Timur”. Acara itu dihadiri anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari.

Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap pula jumlah siswa Taman Kanak-kanak, yang saat ini mengalami banyak penuruan sejak adanya PAUD. Pilihan orang tua menjadi berubah, tak lagi memasukkan anak ke TK terlebih dahulu. Ketika dari PAUD dilangsung ke Sekolah Dasar.

Menurutnya, fenomena perebutan siswa sering terjadi antara pengelola taman kanak-kanak dan PAUD. Mengingat PAUD dirasa lebih murah dengan adanya dukungan pemerintah kota/kabupaten. Sedangkan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak harus secara mandiri, seperti seragam, buku dan kebutuhan fasilitas lainnya.

Para guru pendidik Kelompok Bermain mengeluh terkait peraturan perundangan yang memasukkan mereka ke dalam kategori pendidik PAUD non-formal.

"Kita akhirnya tidak bisa ikut serta dalam program sertifikasi guru. Akibatnya para pendidik Kelompok Bermain tidak bisa mendapat penghasilan yang mencukupi, dengan tanggung jawab pekerjaan yang memerlukan dukungan kesejahteraan seperti pendidik lainnya," ujar salah seorang guru TK dan taman bermain yang ikut hadir dalam.

Menyikapi hal ini anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan perlu ada pertemuan pengelola TK dan kelompok bermain dengan Gubernur. Ini dilakukan agar status Penyelenggaraan Pendidikan taman kanak-kanak dan taman bermain lebih mendapat kepastian dan perhatian yang sama dengan PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah. Baik tentang regulasinya maupun pembiayaan.

"Ini penting, mengingat untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan seluruh satuan pendidikan sejak dari pendidikan dasar diantaranya taman kanak-kanak, taman bermain dan PAUD dan Sekolah Dasar, sesuai amanat Peraturan Daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2017," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan Jatim yang akrab dipangggil Mbak HPL ini juga mendorong gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan komunikasi yang intens dengan Kepala Daerah atau Dinas Pendidikan kota/kabupaten se-Jawa Timur tentang pendidikan usia dini. terkait fasilitas, pendidik dan penunjang lainnya. 

"Untuk memperoleh mutu pendidikan JATIM CERDAS bukan hanya sejak pendidikan SMA dan yang setingkat, tapi dimulai sejak pendidikan usia dini," pungkas anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember Lumajang ini.

(Pewarta: Supra)

Related News