Klikwarta.com | Kota Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar selektif dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terkena imbas pandemi virus Korona atau Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi menilai, pantauannya terkini, Pemkot Blitar kurang selektif dan terkesan abai dengan kevalidan data penerima manfaat bansos.
Ia mengaku banyak komponen aspirasi dari masyarakat setelah menunaikan masa reses (serap aspirasi) ke II, yang salah satu komposisi aspirasi itu adalah masih diketemukannya warga yang terdampak Covid-19 namun tidak terdata dalam penerima bansos yang seharusnya menerima bantuan itu.
"Pelaku seni kita ini banyak yang tidak tercatat. Harusnya ini layak menerima. Contohnya pemain electone, karawitan yang saat ini banyak kehilangan job karena masih adanya pandemi. Pemerintah harus selektif data penerima bantuannya bagaimana," tukas Agus, Jumat (15/05/2020).
Agus kembali menguraikan, bukti pemerintah tidak selektif dalam mengolah data penerima bantuan ialah terdapatnya profil balita yang masuk sebagai penerima bansos klaster Kementerian Sosial (Kemensos).
Dia meminta dinas terkait wajib terjun ke lapangan sebagai wujud pemastian nama-nama seseorang yang layak menerima bansos. Maraknya sumber anggaran untuk pengadaan bantuan sosial, lanjut dia, harus dibarengi pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bansos secara transparan, merata dan akuntabel.
"Dananya kan macem-macem. Ada yang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota belum lagi sumber-sumber pendanaan yang sah lainnya. Untuk itu, harus cermat, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan pemberian bantuan itu," tandas politikus PPP ini.
(Faisal NR)
