Anggota Komisi D DPRD Jatim, Satib saat serap aspirasi
Klikwarta.com, Jatim - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Satib, menggelar reses bersama warga di kawasan Teuku Umar, Kebonsari, Jember. Tiga persoalan utama mengemuka dalam pertemuan tersebut, yakni penanganan sampah yang belum terorganisir, jalan tanpa drainase yang berubah menjadi sungai saat hujan, dan persoalan rekrutmen tenaga kerja pembangunan Indogrosir.
Satib mengaku persoalan pertama yang dibahas adalah penanganan sampah. Warga menginginkan ada satu penanganan sampah yang terorganisir di wilayahnya. Ia menyarankan agar warga mendirikan bank sampah. Selama ini, sudah ada semacam retribusi terkait pembuangan sampah. Namun, Satib meminta warga mulai belajar memilah sampah dari rumah tangga.
"Dari sini, saya minta ke warga untuk mulai belajar memilah sampah dari rumah tangga. Jadi, sampah kita pilah mulai dari hulu," ujar Satib.
Sampah dipilah menjadi dua kategori, organik dan anorganik. Untuk sampah anorganik, Satib menyarankan agar dibentuk bank sampah. Sementara untuk sampah organik, ada usulan warga agar diolah menjadi pupuk kompos. Satib menilai usulan tersebut sangat bagus.
"Kemudian sampah dipilah antara organik, anorganik, dimana yang anorganik, ini saya sarankan untuk bentuk bank sampah. Kemudian yang organik, tadi ada usulan warga ingin sampah organik dibikin pupuk kompos. Ini bagus," jelasnya.
Terkait pola pengambilannya, Satib menyebut pola lama tetap dipertahankan karena sudah ada petugas yang mengambil sampah. Petugas tersebut nantinya khusus mengambil sampah organik saja.
"Kemudian sampah itu dibawa ke satu tempat tertentu, di situ nanti dibikin kompos," tambahnya.
Persoalan kedua adalah kondisi jalan di kawasan tersebut yang tidak memiliki drainase. Setiap musim hujan, jalan tersebut berubah menjadi sungai.
Kondisi ini diperparah karena kanan-kiri jalan merupakan pagar warga yang mepet sekali dengan jalan. Sehingga ketika dilakukan penggalian untuk drainase, otomatis kendaraan roda empat tidak bisa lewat.
"Panjangnya sekitar 500 meter. Nah, warga minta ini bisa diakomodir untuk dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Satib.
Namun, Satib menjelaskan ada kendala kewenangan. Dulu, provinsi sering melakukan penanganan infrastruktur permukiman seperti itu. Namun sekarang, penanganan infrastruktur di permukiman oleh Dinas Cipta Karya harus mengacu pada SK kumuh yang dikeluarkan oleh bupati, di mana kewenangan provinsi itu antara 10-15 hektare.
"Ternyata ini tidak masuk SK kumuh, sehingga kita tidak bisa. Bisa hanya lewat bantuan keuangan kabupaten, misalnya begitu. Harusnya lewat bantuan keuangan kabupaten baru bisa," tegasnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan Indogrosir di sekitar wilayah tersebut. Ada permasalahan terkait rekrutmen tenaga kerja, di mana dulu ada komitmen dengan manajemen Indogrosir bahwa tenaga kerja kasar 40 persen diambil dari warga sekitar.
"Tapi ternyata sampai pelaksanaan rekrutmen yang lewat online, ternyata komitmen 40 persen tidak terpenuhi. Bahkan cenderung diabaikan," ungkap Satib.
Dari situlah, Satib tidak ingin warga bersikap sendiri-sendiri, sehingga justru akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.
Ia pun meminta warga untuk bersurat resmi ke pihak manajemen perusahaan, agar pihak perusahaan yang dulu membuat komitmen datang ke lokasi dan menjelaskan langsung kepada masyarakat. Akhirnya Satib sampaikan untuk bersurat ke pihak manajemen perusahaan.
"Lewat situlah akhirnya nanti biar pihak perusahaan, ada yang datang ke sini, yang dulu biarin komitmen siapa, biar hadir ke sini, sehingga masyarakat di sini tidak sampai terjadi hal-hal yang di luar prosedur hukum," pungkasnya.








