Data Desil Amburadul, Hari Yulianto: Warga Ogah Diwawancara, Survei Jadi Tak Valid

Senin, 16/11/2026 - 22:22

klikwarta.com, Jatim - Amburadulnya data desil yang menentukan siapa berhak menerima bantuan sosial hingga kini masih menjadi persoalan pelik di Sidoarjo. Hal ini diketahui ketika Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menerima aspirasi warga Desa Semabung, Sidoarjo, Senin 16 November 2026.

Hari menegaskan persoalan tak validnya data desil warga bukan hanya terjadi di Sidoarjo, melainkan problem nasional.

"Desil di Sidoarjo itu memang problem nasional. Problem nasional memang banyak sekali problem untuk urusan desil ini," kata Hari Yulianto.

Menurutnya, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya sudah memberi jalan keluar. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai bisa mengajukan banding melalui layanan Pelinsos, baik melalui website Kemensos maupun BPS.

Selain itu, pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten juga memiliki kewenangan untuk memperbaiki data tersebut. Desa bisa menggelar Musyawarah Desa (Musdes) perubahan desil, yang kemudian dibuatkan SK Bupati dan langsung diteruskan ke kementerian.

"Dari waktu kami ke Jakarta, ketemu Pak Menteri Sosial pada saat itu menegaskan bahwa jika usulan perubahan itu dari pemerintah daerah, itu justru akan lebih cepat di-ACC," ungkap Hari.

Ia menilai terobosan yang diambil Kemensos maupun BPS tersebut luar biasa. Meski begitu, ia mengakui jalan keluar itu belum menyelesaikan persoalan secara total.

Hari Yulianto mengungkap akar masalah utama amburadulnya data desil. Pertama, diduga tim survei tidak turun secara penuh ke lapangan. Kedua, banyak warga yang keberatan dan menolak diwawancara.

"Masyarakat tidak mau diinterview karena merasa ribet, situasi ekonomi susah, ditakoni aneh-aneh, sehingga nggak jawab, sehingga mungkin datanya menjadi tidak valid lagi," ujarnya.

Hal itu diperkuat dari hasil koordinasi dengan BPS. Menurut BPS, banyak warga yang memang menolak diwawancara saat pendataan berlangsung.

"Kita ngomongin sejauh ini, rata-rata masalahnya. Tapi jalan keluar yang terobosan yang diambil oleh baik Kemensos maupun BPS ini luar biasa juga. Walaupun memang masih belum menyelesaikan total," tandasnya.

Hari memastikan, pihaknya bersama Kemendagri, kementerian terkait, dan pemerintah kabupaten/kota terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan data desil tersebut.

Berita Terkait