Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Ir. M. Sochib Lutfi, S.ST., M.M., QRM., IPM
Klikwarta.com, Jember - Penguatan kualitas pelayanan pertanahan di Kabupaten Jember terus dilakukan. Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Jember melantik sekitar 20 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kantor Kecamatan Kaliwates, Rabu (11/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat formasi PPATS di tingkat kecamatan sekaligus memastikan pelayanan administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Sejumlah pejabat dilantik kembali menyusul adanya mutasi dan perubahan penugasan wilayah kerja kecamatan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Ir. M. Sochib Lutfi, S.ST., M.M., QRM., IPM., menegaskan bahwa PPATS memiliki peran strategis sebagai mitra BPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait pembuatan akta tanah.
Menurutnya, tugas PPATS tidak hanya sebatas menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga memastikan setiap proses pelayanan berlangsung transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan standar pelayanan pertanahan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami tahapan pengurusan dokumen sekaligus memperoleh informasi yang benar.
Selain transparansi, Sochib juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh prosedur dan protokol kerja PPATS. Setiap tahapan pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspek integritas menjadi perhatian utama. PPATS diminta memastikan keabsahan subjek hukum maupun objek tanah sebelum suatu akta diterbitkan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun persoalan hukum yang berpotensi muncul di kemudian hari.
BPN Jember juga memastikan pengawasan terhadap data fisik dan data yuridis tetap menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran tanah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi sebenarnya di lapangan, pihak terkait akan diberikan peringatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Sochib turut menjelaskan bahwa waktu penyelesaian layanan pertanahan bergantung pada kelengkapan persyaratan administrasi. Penghitungan waktu pelayanan dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan, termasuk akta dan berkas pendukung, diterima secara lengkap.
Tahapan berikutnya dapat mencakup pengukuran, pemeriksaan lapangan, hingga pengumuman selama satu bulan sebagai bagian dari asas publisitas. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang didaftarkan.
Mengacu pada ketentuan pertanahan yang berlaku, dokumen seperti petok, girik, akta, dan bukti pendukung lainnya tetap perlu diperhatikan dalam proses administrasi. Pemohon juga wajib melengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sesuai persyaratan.
BPN Jember mengimbau masyarakat agar mengurus permohonan pertanahan melalui jalur resmi. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan secara mandiri juga dapat memanfaatkan loket prioritas yang disediakan kantor pertanahan.
Melalui penguatan peran PPATS dan penegakan prosedur yang konsisten, BPN Jember berharap pelayanan pertanahan semakin transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (**)
