Penyelenggara Pendidikan Resah BPOPP Dianggarkan 09 Bulan, P-APBD Diharapkan Tutup Kekurangan

Sabtu, 13/08/2022 - 15:32
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono dan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur

Klikwarta.com, Jatim - Keterbatasan dana APBD Jatim membuat program pendidikan, khususnya pos Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) tidak seutuhnya dianggarkan dalam 12 bulan. Namun dalam APBD murni 2022 hanya dianggarkan Sembilan bulan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono membenarkan, BPOPP hanya dianggarakan oleh Pemprov Jatim sembilan bulan. Hanya saja, Artono tidak hafal besaran BPOPP yang dialokasikan. Ia mengaku awalnya BPOPP pada tahun anggaran sebelumnya hanya dianggarkan hanya empat bulan. Namun anggaran tahun ini menjadi sembilan bulan. Sementara untuk sisa tiga bulannya diharapkan dianggarkan pada P-APBD 2022. 

“Sebenarnya masih sisa 3 bulan. Nanti diharapkan dalam PAK dianggarkan  untuk urusan wajib,” kata politisi asal PKS tersebut.
Politisi yang berangkat dari dapil Jember-Lumajang itu berharap pada anggaran 2023 Pemprov mengganggarkan Sembilan bulan. Sementara sisa tiga bulannya lewat P-APBD 2023.

“Mudah-mudahan tahun depan dianggarkan 9 sembilan sisanya tetap lewat PAK. Tidak terbayar kasihan mereka. Tetap kita upayakan agar memenuhi kebutuhan BPOPP,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur mengatakan, komisinya sudah beberapa kali ke kabupaten/kota terutama ke Dinas Pendidikan. Selain dalam rangka monitoring tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), juga menerima aspirasi yang banyak dikeluhkan sekolah negeri dan swasta soal dana BPOPP yang diberikan oleh Pemprov Jatim. Pihak sekolah mengeluh soal dana BPOPP yang hanya dianggarkan sembilan bulan. 

Mathur menyebut Komisi E sering meminta ke Pemprov Jatim agar BPOPP dianggarkan 12 bulan. Jika dianggarkan 12 bulan akan sejalan dengan program Gubernur Khofifah yakni Tiktas (Gratis berkualitas).

“Kalau kemudian dikurangi menjadi enam bulan maksimal, 09 bulan. Dimana Tiktas. Dengan dihapusnya SPP menjadi beban sekolah,” terangnya.

Jika memang gubernur tidak bisa memenuhi BPOPP selama satu tahun, Komisi E mengajak untuk bersama-sama mencari formulasi yang baik antara Pemprov Jatim, maupun kabupaten kota se- Jatim. Pemprov harus memberi ruang bupati/walikota untuk sharing anggaran.  

“Biar penyelenggara pendidikan yang belum ideal bisa mendekati ideal. Karena satu siswa dalam penyelenggara pendidikan ideal Rp 3,5 juta, tapi  yang ada masih Rp 2,5 juta,” ungkapnya.

Komisi E meminta Diknas agar dalam PAK semuanya harus clear. Pertama, BPOPP dituntaskan penganggaran dalam 12 bulan. Meskipun Pemprov beralasan ada beban tambahan gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ironisnya lagi, banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang mendapat SK gubernur honornya dibayar tiga bulan sekali.

“Ayo kita carikan solusi. Kalau telat, di PAK harus tercapai, kita bukan melihat rapelan. Tapi kebutuhan tiap bulan siapa yang nanggung,” pungkasnya.

(Pewarta: Supra)

Related News