Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo
Klikwarta.com, Surabaya - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch IV. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden di tingkat daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya menegaskan, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut mencakup berbagai isu strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tersebut membutuhkan penguatan tiga pilar utama, yakni sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu dan berbasis data.
“Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi sangat penting agar program nasional terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas daerah,” ujarnya di Harris Hotel Surabaya Jawa Timur pada Kamis, 18 Juni 2026.
Yusharto menjelaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses administratif ataupun mencari kesalahan. Sebaliknya, monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pembelajaran sekaligus perbaikan kebijakan yang mampu mengidentifikasi hambatan, risiko, kebutuhan dukungan, praktik baik, hingga dampak kebijakan di lapangan.
Untuk mendukung hal tersebut, BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui mekanisme tersebut, data, analisis, isu lapangan, dan rekomendasi kebijakan diintegrasikan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, berbasis bukti, dan dapat ditindaklanjuti secara operasional.
“Melalui forum ini, BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, kendala, dan kebutuhan dukungan kebijakan. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan,” ungkapnya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur saat ini menunjukkan kinerja pembangunan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,96 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Jawa Timur ini sedang bahagia dengan pertumbuhan ekonomi 5,96 persen. Namun tentu kita tidak boleh cepat puas karena kita ingin mengejar target nasional yang diharapkan dapat tumbuh lebih dari 6 persen,” ujar Adhy.
Adhy juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam mendukung berbagai program prioritas Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas cakupannya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penerima manfaat MBG terbesar di Indonesia dengan lebih dari 9 juta penerima manfaat dan lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
“Tentu ini kami jaga betul. Program Presiden yang sangat baik ini harus berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Manajemen SDM FISIP Universitas Airlangga Jusuf Irianto memberikan perspektif akademis terkait implementasi Program Direktif Presiden. Menurutnya, capaian yang telah diraih Jawa Timur menunjukkan arah yang positif dan berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Saya percaya kalau capaian ini terus meningkat, tidak menutup kemungkinan Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengimplementasikan program prioritas nasional,” ujarnya.
Jusuf juga menekankan, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pendekatan evidence-based policy harus menjadi fondasi dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan.
“Keputusan kita adalah keputusan yang berbasis data. Kalau datanya keliru, itu bahaya. Maka dari itu kebijakan berbasis data menjadi sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jusuf menilai keberhasilan implementasi program prioritas nasional sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, pengawasan berbasis data, kolaborasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. (*)
