Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono. (Foto: Istimewa)
Klikwarta.com, Jakarta - Komisi X DPR RI mendorong perubahan fundamental dalam peta jalan pendidikan Indonesia melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Fokus utamanya adalah transformasi status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari sekadar pilihan menjadi bagian wajib dari fondasi pendidikan nasional melalui program Wajib Belajar 13 Tahun.
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyatakan bahwa paradigma lama yang melihat PAUD hanya sebagai proses pengasuhan harus segera ditinggalkan. Menurutnya, PAUD adalah fase krusial di mana karakter, literasi dasar, dan kesiapan psikologis anak dibentuk.
"Negara yang serius membangun kualitas SDM tidak menunggu anak gagal di jenjang berikutnya. Negara harus hadir sejak awal," ujar Juliyatmono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2026).
Ia menekankan bahwa intervensi pada usia dini adalah investasi dengan dampak jangka panjang yang paling signifikan terhadap kemampuan kognitif anak.
Salah satu poin krusial yang diusung dalam narasi wajib belajar 13 tahun ini adalah aspek keadilan sosial. Tanpa campur tangan negara sejak usia dini, anak-anak dari kelompok rentan dan daerah tertinggal berisiko tertinggal sejak garis start.
Dalam revisi UU Sisdiknas ini, Komisi X DPR RI mendesak empat penguatan utama yang mencakup
payung hukum guna memastikan wajib belajar 13 tahun bersifat inklusif bagi seluruh anak Indonesia, kualitas penyamakan standar layanan PAUD di seluruh wilayah agar tidak ada kesenjangan mutu, penjaminan dana pendidikan yang berkelanjutan dan adil, dan menempatkan PAUD sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan, bukan sektor pinggiran.
Revisi UU Sisdiknas dipandang bukan sekadar perbaikan administratif, melainkan momentum koreksi arah kebijakan nasional. Dengan mewajibkan satu tahun prasekolah sebelum memasuki pendidikan dasar, Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih siap secara mental dan intelektual.
"Ini adalah langkah strategis, bukan opsional. Kita ingin membangun manusia Indonesia secara utuh dan berkelanjutan," tutup Juliyatmono.
Pewarta : Kacuk Legowo
