Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD. Fotografer: Tim Direktorat PAUD
Klikwarta.com, Jakarta, 6 November 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat pemerataan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Upaya ini menjadi penting mengingat masih terdapat sekitar 14.000 desa di Indonesia yang belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Pemerintah mendorong perluasan layanan PAUD sekaligus memperkuat fasilitas pendidikan, bantuan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru agar semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini.
Langkah afirmatif ini menjadi mendesak mengingat masih terdapat sekitar 14.000 desa di Indonesia yang belum memiliki fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK). Pemerintah mematok target ambisius agar seluruh wilayah tersebut sudah dapat terjangkau fasilitas PAUD pada akhir periode ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan bahwa pemerataan akses perlu dipercepat karena ketimpangan jangkauan antarwilayah masih sangat terasa. "Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak," ujar Abdul Mu’ti dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta, Selasa (3/11).
Seiring dengan perluasan jangkauan tersebut, Kemendikdasmen memperketat pengawasan tata kelola anggaran revitalisasi sekolah. Seluruh dana bantuan dipastikan harus terserap sepenuhnya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan tanpa ada penyimpangan peruntukan.
"Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas," tegas Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan revitalisasi agar penggunaan anggaran menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Kendati demikian, fleksibilitas tersebut bukan berarti penerima bantuan boleh mengabaikan aturan administrasi. Pengelola sekolah diminta segera melapor secara transparan apabila menghadapi kendala tak terduga seperti bencana alam, agar tidak timbul masalah dalam pertanggungjawaban anggaran.
17.267 Sekolah Terjangkau Program Revitalisasi
Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI, Gogot Suharwoto, dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD pada tahun 2026 mencapai 19.940 sekolah (terdiri atas 3.865 jalur reguler dan 16.075 Alokasi Biaya Tambahan/ABT). "Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T," jelas Gogot.
Program ini juga menjadi bentuk apresiasi negara terhadap peran besar masyarakat. Pasalnya, sebanyak 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sementara porsi sekolah negeri hanya berkisar 5 persen.
Intervensi Kesejahteraan, Mutu, dan Filosofi PAUD
Sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu mulai tahun 2026, Kemendikdasmen menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK, yang diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia Sekolah Dasar (SD). Bagi tenaga pendidik, pemerintah memfasilitasi guru TK yang belum berijazah D4/S1 melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan beasiswa Rp3 juta per semester, yang telah menjangkau 12.500 guru tahun ini.
Di sisi lain, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan agar penguatan fasilitas ini beriringan dengan pelaksanaan metode pembelajaran yang tepat. Pendidik diimbau untuk mengembalikan esensi PAUD pada prinsip play as learning (belajar melalui bermain) tanpa membebani anak dengan tuntutan akademis kaku maupun tradisi seremonial seperti wisuda bertoga.
"Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan," pungkasnya.
Melalui pemerataan akses, revitalisasi sarana pendidikan, dukungan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya layanan dan membaiknya fasilitas, tetapi juga dari kesempatan setiap anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan menyenangkan. *(Penulis: Tim Direktorat PAUD/Editor: Ririn/Seno)
