Perbaikan Kinerja Pemkab ,DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Bahas Ranperda

Rabu, 24/11/2021 - 22:41
Kabupaten Tulungagung menggelar sidang paripurna.Bertempat di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung
Kabupaten Tulungagung menggelar sidang paripurna.Bertempat di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung

Klikwarta.com, Tulungagung - Kabupaten Tulungagung menggelar sidang paripurna.Bertempat di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, pada hari ini Rabu (24/11/2021).

Hadir dalam sidang paripurna kali ini, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo beserta Wakil Bupati Tulungagung,Gatut Sunu Wibowo beserta Sekda dan sejumlah asisten Sekda serta Kepala OPD yang mengikuti sidang paripurna secara teleconference.

Sidang paripurna kali ini membahas sejumlah agenda, yakni penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 dan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2022 serta Ranperda lainnya.

Dihadapan peserta sidang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung melalui anggotanya Choirurrokhim menyampaikan, tahun 2022 mendatang bakal ada 15 Ranperda yang akan diselesaikan selama setahun masa kerja.

“Terdapat 15 Ranperda yang akan dibahas di tahun 2022 mendatang, sesuai usulan dari Dewan dan Pemkab,” ujarnya.

Diantaranya adalah Ranperda tentang Lambang Daerah, Ranperda tentang Kepemudaan, serta Ranperda tentang Persetujuan Pembangunan Gedung.

Sementara itu, secara umum semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan 4 Ranperda lainnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Heru Santoso mengatakan, 4 Ranperda lainnya yang disetujui dan diterima adalah, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Kemudian Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN di Lingkup Pemkab Tulungagung, lalu Ranperda tentang Dana Cadangan serta Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah.

“Kami secarau umum setuju dan menerima 5 Ranperda tersebut, tapi dengan beberpa catatan,”ucapnya.

Walaupun meyetujui dan menerima 5 Ranperda menjadi Perda namun secara umum Fraksi PDI P memberikan catatan kepada Pemkab Tulungagung.

Seperti verifikasi data masyarakat miskin dalam penyelenggaraan pendidikan murah tahun ajaran 2021/2022.

Kemudian prioritas Pemkab Tulungagung untuk Pekerja Non ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang belum difasilitasi untuk mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada beberapa tadi catatan yang kami sampaikan kepada Bupati untuk dicermati dan dilaksanakan,”terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono meminta Bupati Tulungagung sebagai representasi Pemkab untuk mengamati dan meneliti catatan yang disampaikan oleh Fraksi Fraksi di DPRD Tulungagung kali ini.

“Walaupun tidak semua fraksi membacakan secara langsung dihadapan sidang, namun saya yakin Bupati akan membacanya dan menjadikan catatan untuk perbaikan kinerja Pemkab,” pungkasnya.

(Pewarta : Cristian)

Related News