Foto istimewa
Klikwarta.com, New Delhi – Mengambil langkah berani untuk mendobrak status quo perburuhan global, Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI) dan Dattopant Thengadi Foundation (DTF) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada 19 Oktober 2026 di kawasan Bhikaji Cama Place, New Delhi. Dokumen strategis ini ditandatangani langsung oleh H. Sariat Arifia selaku Vice Chairman LPPI dan Sh. Virjesh Upadhyay selaku Director General DTF, menandai lahirnya poros baru yang menggugat pendekatan konvensional yang selama ini terlalu berpusat pada Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Dalam kesepakatan yang disaksikan oleh Amish Mishra (Trustee DTF) dan Shweta Arya (International Collaboration) tersebut, kedua lembaga sepakat bahwa narasi perburuhan global harus dirombak. Selama ini, lembaga formal dan legislator hampir eksklusif hanya mengurus sektor industri dan ekonomi formal yang porsinya sangat kecil, sementara mayoritas ekosistem ketenagakerjaan di Asia yang didominasi pekerja informal justru dibiarkan tanpa perlindungan dan luput dari kurikulum peningkatan kapasitas.
Pertemuan tingkat tinggi di New Delhi ini secara tajam membedah tiga dinamika utama yang tengah mengoyak lanskap perburuhan saat ini. Ketiga isu sentral tersebut meliputi intervensi teknologi di tengah pusaran geopolitik yang tak menentu, krisis fundamental kesejahteraan buruh, serta pelacakan kembali akar sejarah pergerakan buruh yang sejatinya telah eksis sejak zaman kuno di kedua negara.
Dalam pembahasan dan diskusi bersama ketika menanda tangani MOU, turut dibahas bahwa advokasi perburuhan saat ini mengalami kebutaan sistemik, di mana kebijakan dan regulasi yang dirumuskan oleh negara masih dirancang untuk pekerja industri formal, sehingga meminggirkan nasib jutaan pekerja informal yang menjadi tulang punggung ekonomi riil.
Ancaman nyata dari disrupsi Kecerdasan Buatan (AI) juga menjadi sorotan tajam yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam pertemuan tersebut. Kedua pihak secara terbuka mengakui bahwa AI berpotensi memusnahkan banyak lapangan kerja dan memblokir serapan tenaga kerja baru, namun diskursus strategis langsung diarahkan pada bagaimana "memaksa" teknologi AI ini agar bisa dimanfaatkan untuk mengangkat derajat pekerja informal menuju standar hidup yang lebih bermartabat dan membuka peluang ekonomi baru.
DTF secara khusus membongkar realitas pahit mengenai anjloknya kesejahteraan pekerja di atas usia 45 tahun yang kondisinya kian memburuk namun terabaikan oleh sistem. Analisis tajam dalam diskusi tersebut menelanjangi adanya data yang menyesatkan (misleading data) serta bias para peneliti (researcher bias) yang selama ini telah menutupi jeritan kelas pekerja di kelompok usia rentan tersebut dari radar pembuat kebijakan.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ini, kolaborasi LPPI dan DTF mengusung pendekatan empat dimensi (4-dimension approach) yang dirancang khusus untuk negara berkembang dan poros ekonomi baru seperti BRICS. Pendekatan alternatif ini berpegang teguh pada prinsip Pembangunan Berpusat pada Manusia (Human Centric Development), Kesejahteraan Berkelanjutan (Sustainable Welfarism), dan Eko-sentrisme, guna memastikan kebijakan tidak lagi menjadi pelayan eksklusif kaum industrialis. (28/10/2026)
Berlaku untuk periode tiga tahun ke depan, kemitraan LPPI dan DTF ini diharapkan menjadi martil yang memecah kebuntuan bias akademis dan ketidakadilan struktural. Melalui program riset bersama, simposium, dan pertukaran kepakaran, kerja sama ini ditargetkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih berani, tangguh, dan secara nyata berpihak pada kesejahteraan kolektif pekerja di Indonesia, India, dan seluruh Asia.
(Kontributor : Novian)
