Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso
Klikwarta.com, Jatim - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ia menegaskan fenomena itu tidak hanya di pesantren saja, tetapi juga bisa terjadi di sekolah formal.
"Di dunia pendidikan formal, konvensional, kita juga menemui hal itu. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa kekerasan seksual itu hanya di pondok pesantren," ujar Cahyo
Politisi asal Partai Gerindra itu menduga potensi pelecehan seksual di pondok pesantren karena keseharian mereka tinggal di sana. Fenomena ini hanya dilakukan oknum saja, dan kasuistik saja. Mengingat kasus ini sangat bertentangan dengan ajaran dari pengasuh, guru, ustadz -ustadzah yang kesehariannya mengajarkan nilai moral dan spiritual untuk menjauhkan perbuatan maksimal.
"Kalau ini hanya oknum saja, kasuistis saja. Baik yang dilakukan oleh antar santri, ataupun antar pengajar dengan santri, ataupun pengasuh dengan santri, itu kan kasuistis saja, tidak semuanya," jelasnya.
Cahyo menegaskan kasus-kasus yang muncul menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Jatim. Ke depan, komisi yang membidangi pendidikan itu akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini akan membicarakannya, monitoring, evaluasi, dan edukasi tentang bahayanya pelecehan seksual. Mengingat akan mencoreng nama baik pondok pesantren yang sebetulnya memiliki peran sangat strategis dalam membangun spiritual, moral, etika dari generasi muda.
Politisi asal dapil Surabaya ini memastikan pemerintah tidak lepas tangan dalam pengawasan. Meski begitu, keterbatasan instrumen negara diakui menjadi tantangan di lapangan.
"Tapi intinya bahwa pemerintah pasti mengawasi semua hal yang terjadi. Semua kebijakan pasti kami terlibat dalam hal pengawasannya. Tapi kan memang ada keterbatasan, keterbatasan instrumen dari negara ini juga itu," pungkasnya.
Komisi E berencana mendorong penguatan edukasi anti-kekerasan seksual, mekanisme pelaporan yang aman bagi santri, serta evaluasi rutin di pesantren untuk menjaga marwah lembaga pendidikan berbasis pesantren di Jawa Timur. (*)
