Anggota DPRD Jawa Timur dapil Jember - Lumajang, Satib saat menggelar reses II tahun 2025.
Klikwarta.com, Jember - Mak-mak Desa Bangsalsari Jember mengeluhkan tidak adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beasiswa sekolah bagi keluarga kurang mampu. Ironisnya lagi masyarakat mampu yang mendapat bantuan dari pemerintah tersebut.
Uneg-uneg itu disampaikan saat Anggota DPRD Jawa Timur dapil Jember - Lumajang, Satib saat menggelar reses II tahun 2025.
"Mereka menyampaikan aspirasinya soal kebutuhan rumah tangga dan bantuan dari pemerintah," ujar politisi asal Partai Gerindra tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu mengungkapkan salah satu uneg-uneg adalah soal bantuan seperti beasiswa sekolah dan BLT dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut disalurkan melalui kelurahan, namun masyarakat masih ada yang tidak menerima. Padahal seharusnya mereka menerima.
Satib menyebut perlu dibicarakan dan sampaikan ke DPRD kabupaten dan provinsi yang membidanginya. Kika aspirasi tersebut berkaitan dengan bidang komisinya yakni Komisi D yakni pembangunan dan transportasi, Satib bisa langsung menyampaikan ke Pemprov Jatim.
Terkait infrastruktur tidak semata-mata lewat eksekutif. Aspirasi Bisa dilewatkan ke legislatif karena mempunyai ruang untuk mengusulkan usulan masyarakat.
Masyarakat bisa mengusulkan dana bisa disetujui asalkan daerahnya masuk SK Kumuh Bupati Jember. Kalau tidak masuk SK Kumuh, maka tidak akan direalisasikan usulan tersebut.
Satib menyampaikan bahwa SK Kumuh basisnya RW dengan luasan. Misalnya, ada RW tidak masuk SK Kumuh. Namun kenyataannya semua RW belum tuntas dari perkumuhan masyarakat.
“Misalnya jalan masih belum layak disebut tidak kumuh. Akhirnya menyulitkan masyarakat. Harapan saya jangan dimaknai itu. SK Kumuh ini juga tidak selalu sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya. (*)
