Gatot Hendro Hartono
Oleh : Gatot Hendro Hartono | Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ Jakarta
Klikwarta.com, Jakarta - Ruang media sosial warga Jawa Tengah diramaikan oleh sebuah gerakan yang tidak lazim. Di pertengahan Februari 2026, tagar-tagar berisi ajakan berhenti membayar pajak kendaraan bermunculan. Warga saling berbagi pengalaman tentang lonjakan tagihan yang, dalam persepsi mereka, tidak masuk akal. Ada yang mengeluh pajak motornya naik dari Rp130 ribu menjadi Rp170 ribu. Ada pemilik mobil yang harus merogoh kocek hingga Rp6 juta dari sebelumnya hanya Rp3 juta.
Dinamika ini muncul di saat masyarakat bersiap menyambut bulan Ramadan, sebuah periode yang selalu dinantikan dengan penuh semangat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari bahwa setiap informasi terkait kewajiban warga, termasuk pajak, tentu akan menjadi perhatian utama. Alih-alih melihatnya sebagai masalah, pemerintah Jateng justru memandang diskusi publik ini sebagai bagian dari proses demokrasi dan bentuk partisipasi aktif masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan respons terukur. Mereka melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pemprov secara saksama mempersiapkan langkah komunikasi yang tepat. Respons yang diberikan tidak serta-merta, melainkan melalui proses pendalaman untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, komprehensif, dan mampu menjawab keresahan yang berkembang. Kesigapan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jateng dalam mengedepankan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
Dalam perspektif komunikasi, situasi seperti ini adalah sebuah ujian sekaligus momentum. Konsep paracrisis yang diperkenalkan para ahli komunikasi W. Timothy Coombs dan Sherry J. Holladay menjadi landasan bagi pemerintah untuk bertindak antisipatif dan strategis. Sebuah paracrisis adalah situasi di mana organisasi harus mengelola risiko di hadapan publik, dan jika ditangani dengan baik, ia tidak akan berkembang menjadi krisis nyata.
Konsep paracrisis menggambarkan ancaman reputasi, namun belum mencapai tahap krisis sesungguhnya. Paracrisis dapat dipahami sebagai situasi seperti krisis yang terlihat publik, biasanya ketika pemangku kepentingan menuduh organisasi melakukan perilaku tidak etis dan menyebarkannya secara daring. Meskipun tampak seperti krisis, paracrisis tidak mewajibkan organisasi untuk mengaktifkan mode krisis penuh, melainkan cukup dikelola sebagai tahap pencegahan.
Karakteristik utamanya adalah lahir dari media, mengancam reputasi, dan menuntut respons publik. Jika ditangani dengan cepat dan tepat, paracrisis dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi krisis nyata yang lebih besar dan merusak. Konsep ini menjadi alat penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dini dan merancang respons yang proporsional di era digital.
Pemprov Jateng memahami bahwa tantangan reputasi di era digital harus dikelola dengan cerdas. Alih-alih membiarkan ruang kosong terisi informasi tidak jelas, pemerintah segera mengambil inisiatif untuk menjadi sumber informasi terpercaya bagi publik, mencegah terciptanya information vacuum yang dapat diisi oleh spekulasi.
Ketika akhirnya memberikan pernyataan resmi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan penjelasan teknis bahwa secara hitungan tidak ada kenaikan pajak, melainkan penyesuaian mekanisme sesuai regulasi. Penjelasan ini penting untuk memberikan landasan faktual yang benar. Pemprov juga menyadari, seperti yang diuraikan oleh An-Sofie Claeys, bahwa respons yang efektif harus dimulai dengan fondasi etis.
Ada dua jenis informasi yang wajib diberikan organisasi saat krisis: instructing information (penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan publik) dan adjusting information (ungkapan yang membantu publik mengatasi tekanan psikologis).
Oleh karena itu, Pemprov Jateng tidak hanya berhenti pada penjelasan teknis. Mereka terus membuka ruang dialog, memastikan setiap keluhan didengar, dan memberikan jaminan bahwa kebijakan diambil demi kepentingan bersama. Pemerintah hadir untuk memberikan dua jenis informasi tersebut secara berkelanjutan: memberikan instruksi yang jelas tentang prosedur pembayaran dan sekaligus menunjukkan empati atas kebingungan yang mungkin dirasakan warga selama masa transisi kebijakan. Ini adalah bukti bahwa pemerintah mendengar dan merasakan apa yang menjadi perhatian warganya.
Yang patut diapresiasi, di tengah dinamika ini, pemerintah justru melihat celah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Sesuai teori stealing thunder yang dikembangkan Laura M. Arpan dan Donnalyn Pompper, Pemprov Jateng mengambil peran aktif untuk mengendalikan narasi positif. Teori ini menawarkan jalan keluar yang efektif: organisasi yang terkena krisis sebaiknya menjadi pihak pertama yang membuka informasi.
Dengan mengambil inisiatif, organisasi dapat mengendalikan narasi dan membangun kredibilitas. Dengan membuka informasi seluas-luasnya dan menjadi pihak pertama yang menjelaskan duduk perkara, pemerintah membangun kredibilitas dan kepercayaan publik. Inisiatif ini membuktikan bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi kritik, melainkan menjadikannya bahan evaluasi untuk terus berbenah.
Respons yang diberikan pun mengupayakan prinsip pelayanan yang beretika (ethical base response). Ada pengakuan bahwa sosialisasi kebijakan perlu ditingkatkan, serta permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dalam proses transisi. Hal ini disampaikan sebagai wujud ketulusan dan kedekatan pemerintah dengan rakyatnya.
Seperti Schoofs, Claeys, dan Koppen, dalam studinya tentang persepsi publik, menyatakan bahwa masyarakat sangat peka terhadap ketulusan. Mereka bisa membedakan antara permintaan maaf yang tulus dan sekadar basa-basi. Kehadiran pejabat yang responsif di berbagai platform menjadi simbol kepedulian, membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak pernah berhenti belajar dan beradaptasi untuk memberikan yang terbaik.
Krisis komunikasi ini sejatinya bisa dihindari. Dengan sosialisasi yang lebih baik, dengan kehadiran pejabat yang lebih responsif, dengan pesan yang lebih empatik, situasi tidak harus berlarut seperti ini.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki semua sumber daya untuk melakukan itu dan kini mereka sedang menggunakannya.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era digital, kecepatan, ketepatan, dan empati dalam berkomunikasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya untuk terus hadir, mendengar, dan menjelaskan. Masyarakat Jawa Tengah adalah masyarakat yang cerdas dan kritis. Mereka tidak hanya melihat angka di lembar STNK, tetapi juga menilai bagaimana pemerintah bekerja dan melayani.
Warga akan mengenang sebuah proses pembelajaran bersama: sebuah kebijakan fiskal yang kompleks pada akhirnya berhasil dikomunikasikan dengan baik, dan para pejabat publik menjelaskannya kepada masyarakat. Inilah potret nyata bahwa sebuah dinamika komunikasi dapat diubah menjadi momentum penguatan kepercayaan publik, berkat kesediaan untuk hadir, mendengar, dan menjelaskan dengan sepenuh hati. (*)
