forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di adakan di gedung Komunity Kelurahan kota Baru kecamatan Telok Sebong kabupaten Bintan
Klikwarta.com, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah saat ini telah berjalan secara optimal dengan pendekatan yang lebih realistis dan antisipatif, terutama dalam menyesuaikan keterbatasan anggaran menuju tahun 2027. Hal ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di adakan di gedung Komunity Kelurahan kota Baru kecamatan Telok Sebong kabupaten Bintan yang melibatkan DPRD, OPD, pengusaha , camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan masyarakat, Kamis (29/01/2026) siang.
Bupati Bintan yang di Wakili oleh Sekda Bintan Ronny Kartika menyampaikan permohonan maaf bupati Bintan.
Sekda menjelaskan skema perencanaan tahun ini dibuat lebih minimalis dan terukur, dengan memperhatikan proyeksi ketersediaan anggaran serta sistematika perencanaan yang lebih matang. Selama ini, Musrenbang kerap dianggap sebagai rutinitas formal yang tidak selalu berujung pada realisasi, sehingga memunculkan stigma di tengah masyarakat.
“Oleh karena itu, sesuai arahan kepala daerah dan masukan dari DPRD, kami meminta agar setiap usulan dipatok dengan kebutuhan yang realistis, tidak terlalu tinggi, sehingga peluang untuk diakomodasi dalam APBD 2027 semakin besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan dan kelengkapan usulan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, kantor pemerintahan, jalan, paving block, serta program-program terstruktur lainnya. Usulan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk komplain dari pihak terkait.
Setelah melalui proses verifikasi, seluruh usulan akan dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama oleh DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pengusulan ke tingkat perencanaan yang lebih tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah agar kapasitas anggaran Kabupaten Bintan pada 2027 dapat meningkat. Dengan demikian, usulan dengan estimasi anggaran relatif kecil diharapkan dapat diakomodasi secara bertahap.
Sinergi Perencanaan Desa dan Kabupaten
Perencanaan pembangunan juga telah dimulai dari level paling bawah melalui musyawarah desa dan kelurahan. Selain Musrenbang Kabupaten, desa memiliki mekanisme tersendiri dalam menetapkan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Beberapa kebutuhan masyarakat yang bersifat vital namun tidak langsung menunjang kinerja OPD, seperti pengadaan tenda untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, diarahkan untuk dibiayai melalui Dana Desa dengan skema program yang sesuai regulasi. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya formulasi kebijakan yang tepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa melanggar ketentuan pusat.
Program Bangun dan Majukan Kampung disebut sebagai salah satu instrumen yang dapat mengakomodasi kebutuhan strategis masyarakat di desa dan kelurahan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan koperasi desa.
Dukungan Anggaran Provinsi dan Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan juga menerima dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pada tahun ini sekitar Rp13 miliar dana APBD Provinsi akan masuk ke Kabupaten Bintan. Selain itu, terdapat pula anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian, dengan lokus kegiatan di desa dan kelurahan.
Saat ini, tercatat 12 SPPG yang telah berjalan, dengan total 22 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Bintan, termasuk Kecamatan Teluk Sebong, Mantang, dan Bintan Pesisir. Program tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan koperasi desa.
Atensi Serius terhadap Ancaman Kebakaran
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti tingginya angka kebakaran di Kabupaten Bintan. Sepanjang Januari, tercatat 72 kejadian kebakaran di tujuh titik lokasi, termasuk peristiwa besar di wilayah Busung yang sempat menyebabkan penutupan jalan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mendorong penguatan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa dan kelurahan, lengkap dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peralatan dasar. Penanganan skala besar akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan dukungan TNI, Polri, dan instansi terkait.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Karena itu, mitigasi awal di tingkat bawah menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas,” tegasnya.
Sebagai penutup, disampaikan pula rencana evaluasi lomba desa dan kelurahan, di mana hadiah utama yang disiapkan adalah satu unit mobil sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi pemerintah desa dan kelurahan. Jelas Ronny. (*)
