Klikwarta.com, Jatim - Pasca pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia, khususnya Jatim selama dua tahun lebih, roda perekonomian berangsur-angsur bangkit. Mayoritas ekonomi di Jatim ditopang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun saat ini yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM adalah pemasaran produknya.
Anggota DPRD Jatim, Adam Rusydi mengaku dirinya memahami bahwa selama ini pelaku UMKM kesulitan memasarkan produknya. Padahal pelaku UMKM terus berinovasi dalam memproduksi. Akibatnya produk-produknya sulit diminati masyarakat, karena pemasaran belum tepat.
"Untuk menjadi pelaku UMKM, pertama tergantung keinginan, inovasi masing pelaku UMKM. Namun kelemahan saat ini adalah pemasaran. Karena pemasaran saat ini sangat mahal harganya," ujar Adam, saat sosialisasi wawasan kebangsaan soal UMKM, di Sidoarjo, Minggu 7 Agustus 2022.
Politisi asal Partai Golkar itu menegaskan, untuk membangkitkan ekonomi UMKM setelah dilanda Covid-19 dua tahun lebih, seharusnya Pemerintah menjadi fasilitator pemasaran produk UMKM.
"Daripada memiliki BUMD tidak jelas, mending BUMD yang permodalan tidak baik bisa digunakan holding dalam rangka memasarkan produk UMKM yang ada di wilayah Jatim," pintanya.
Adam berharap agar Pemprov Jatim untuk kembali menghidupkan UMKM dengan mendirikan BUMD yang khusus bidangnya yakni pemasaran UMKM.
"Jadi hadirnya adalah soal pemasaran. Karena jelas bicara soal produksi, pegawai, sudah dimiliki UMKM," tuturnya.
Dengan adanya BUMD pemasaran, produk UMKM banyak yang terjual. Mengingat pemerintah memiliki jaringan dengan Pemprov lainnya, memiliki link dengan luar negeri.
Pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, Pemprov tidak bisa tutup mata terhadap nasib pelaku UMKM. Mengingat pelaku UMKM saat ini sangat luar biasa perannya. Mereka merupakan pahlawan ekonomi nasional karena menjadi tumpuan perekonomian negara.
"Rata-rata yang dikeluhkan adalah pasarnya. Mereka punya barang namun pemasaran belum terakomodasi dengan baik," ujarnya.
Terkait keluhan UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman permodalan, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu menilai tiap sistem tiap bank berbeda-beda karena mempunyai analisa sendiri-sendiri. Dirinya siap memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank milik Pemprov.
"Misal orang ini layak diberi permodalan. Orang mengajukan permodalan harus mempunyai tack record yang baik," tuturnya.
Sementara salah satu pelaku UMKM asal Sidoarjo, Musdalifah mengaku senang kehadiran anggota DPRD Jatim. Ia mendapatkan pemahaman soal UMKM.
Musdalifah mengaku awal merintis usaha hanya memakai dana Rp 3 juta. Namun secara pelan-pelan usahanya berjalan sehingga mengajukan pinjaman modal Rp 25 juta dari bank.
"Alhamdulillah untuk omset lumayan. Kami mengawali usaha dengan modal Rp 3 juta," pungkasnya.
(Pewarta: Supra)
