Debat Publik Pilbup Blitar Ke- 3 Tahun 2020 (foto : Faisal NR / Klik Warta)
Klikwarta.com | Kabupaten Blitar - Melalui Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 putaran ketiga, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Rijanto-Marhaenis Urip Widodo (RIDO) begitu cerdas dan lugas menjawab setiap pertanyaan Panelis yang dibacakan pembawa acara maupun merespon pertanyaan/argumentasi lawan debatnya.
Tren positif yang dialami paslon RIDO ini terlihat tatkala menghadapi setiap pertanyaan Panelis yang terkemas dalam tema debat Reformasi Birokrasi.
Pantauan Pewarta Klikwarta.com di lokasi debat, RIDO banyak membeberkan capaian-capaian positif yang telah diraih sejauh ini. Gebrakan-gebrakan baru pembangunan birokrasi yang transparan, cepat dan akuntabel dengan memanfaatkan IT selama dibangun di pemerintahan Rijanto-Marhaenis santer diperjelaskan dalam pemaparan debat.
"Tentunya saya dan Pak Henis menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat masyarakat atas hasil debat ini. Namun demikian, saya juga punya hak untuk memberikan komentar bahwa apa yang disampaikan Paslon 2 itu semua sudah kita lakukan, jauh beberapa tahun lalu. Dulu keluhan masyarakat soal antrian memang pernah tapi sekarang perubahannya sudah luar biasa," papar Rijanto kepada Pewarta Klikwarta.com, usai debat.
Menyinggung isu kualitas fasilitasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang banyak antrean panjang dimasa pemerintahannya, Calon Bupati Rijanto secara tegas menepisnya.
"Teman-teman media maupun masyarakat luas bisa melihat di Kantor Dispendukcapil, antrian panjang sudah tidak ada. Lha Paslon 2 tahu darimana ? Mungkin kantor Dukcapil nya saja mereka juga belum tahu," tukasnya.
Rijanto menegaskan, pihaknya sudah melakukan reformasi birokrasi yang panjang dan melelahkan. Hal itupun akan terus dilakukannya karena memang harus demikian. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
"Lha kalau mereka itu masih konsep dan akan, sedangkan kita sudah. E Government sudah beberapa tahun lalu. Kita sudah masuk ke SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan ini instruksi Presiden," katanya.
Penuturannya, tahun 2018 sudah dilakukan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), indeksnya di angka 2,14. Tahun 2019, naik menjadi 2,19 (kategori baik), hal ini, menurutnya sudah di atas rata-rata tingkat Nasional.
"Kita sudah e-Musrenbang, yang terkoneksi antara Desa dengan Kabupatenen. e-Budgeting yang terintegrasi, e-Laporan cukup 15 menit tidak perlu lembur. Jika ada masyarakat yang mengeluh, ada mengaduan, cukup dengan E-Sambat," sambungnya.
Disaat era Reformasi birokrasi, Rijanto bakal menggandeng teman-teman milenial dan semua komponen masyarakat untuk membantu mentransformasikan informasi kemajuan yang sudah dicapainya kepada publik dan akan dikemas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis.
(Pewarta : Faisal NR)
