Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, usai menggelar reses di enam titik Kota Surabaya. Salah satunya di Rungkut Tengah VI, Kelurahan Gununganyar, Jumat (31/7/2026)
Klikwarta.com, Kota Surabaya - Tiga persoalan klasik warga Surabaya kembali mengemuka. Data desil, kepesertaan BPJS Kesehatan, dan penerimaan siswa SMA lewat SPMB masih jadi daftar teratas aspirasi yang disampaikan ke DPRD Jawa Timur.
Temuan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, usai menggelar reses di enam titik Kota Surabaya. Salah satunya di Rungkut Tengah VI, Kelurahan Gununganyar, Jumat (31/7/2026).
Menurut Blegur, sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi, karakteristik masalah warga Surabaya memang berbeda dengan daerah lain di Jatim.
"Permasalahan di Kota Surabaya ini pasti berbeda dengan permasalahan yang ada di daerah lain di Jawa Timur. Permasalahan pada saat saya melaksanakan reses di Kota Surabaya selalu tidak beda jauh, yaitu tentang pelayanan masyarakat," kata Blegur kepada wartawan.
Dari enam titik reses yang ia datangi, benang merahnya sama: warga menuntut hak-hak dasar agar diterima secara layak dan tidak berbelit.
"Pelayanan masyarakat yang mungkin mereka merasa menerima hak-hak tersebut, salah satunya adalah desil, kemudian BPJS, kemudian sekolah SMA. Permasalahan-permasalahan tersebut yang paling banyak muncul," ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, Blegur menegaskan aspirasi itu akan ia teruskan ke Pemkot Surabaya.
"Tentunya dalam hal ini, yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Surabaya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Kota Surabaya memberikan masukan kepada Wali Kota Surabaya bahwa masyarakat di Kota Surabaya perlu juga didengar terkait pelayanan-pelayanan masyarakat itu," tuturnya.
Data desil menjadi sorotan karena menjadi pintu masuk berbagai program bantuan sosial. Sementara BPJS Kesehatan dan SPMB SMA menyangkut akses pendidikan dan kesehatan yang langsung dirasakan warga.
Selain jalur formal, Blegur juga mendorong warga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik.
"Saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya untuk bisa menyampaikan aspirasi tentang pelayanan publik tersebut kepada Wali Kota Surabaya melalui media sosial. Saya melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota sering menyampaikan pelayanannya melalui TikTok," katanya.
Namun ia mengingatkan, komunikasi di ruang digital harus tetap beretika.
"Disampaikan dengan cara yang sopan dan apa adanya. Jangan memarahi, karena ini kan menyampaikan aspirasi. Kita ini orang Timur harus punya tata cara dan sopan santun. Kalau kepala daerah diingatkan dengan baik pasti akan tersentuh. Tapi kalau disenggol-senggol, ya pasti akan di-skip," pungkas Blegur. (**)
