DPRD Kabupaten Blitar Dorong Pemkab Lebih Kreatif Tingkatkan PAD

Senin, 27/11/2023 - 21:03
Gedung DPRD Kabupaten Blitar Tampak Dari Muka (Foto : DPRD Kabupaten Blitar)
Gedung DPRD Kabupaten Blitar Tampak Dari Muka (Foto : DPRD Kabupaten Blitar)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar lebih kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD.

Catatan yang dihimpun Klikwarta.com, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar pada tahun 2024 diproyeksikan naik sebesar 2,81 persen dari tahun 2023. Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (F-GPN) DPRD Kabupaten Blitar menilai peningkatan PAD masih sangat rendah dan harus ditingkatkan.

Ketua Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menegaskan pemerintah daerah untuk berinovasi guna mengoptimalkan PAD agar kemampuan kemandirian fiskal daerah meningkat.

"Peningkatan PAD dinilai masih sangat rendah dan harus ditingkatkan. Untuk itu pemda harus berinovasi mengoptimalkan PAD agar kemampuan kemandirian fiskal daerah meningkat," ungkap Sugianto, Senin (27/11/2023).

Optimalisasi potensi daerah pendulang PAD menurutnya harus dikuatkan. Ini ditujukan meningkatkan kemampuan kemandirian fiskal daerah mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah.

"Seperti perluasan objek pajak daerah melalui pendataan ulang objek pajak. Pengumpulan sumber lainnya yakni, pendataan sumber- sumber retribusi jasa umum yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah," tukasnya.

Sugianto berpandangan dengan menertibkan retribusi yang ada dengan menggunakan sistem IT untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan, misalnya pemungutan portal retribusi masuk kawasan olak alen lahor Kecamatan Selorejo yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian untuk meminimalkan adanya penyimpangan.

"Hal lain yakni pemanfaatan galian C untuk peningkatan PAD, kami juga mengingatkan kepala daerah seusai janjinya yakni bahwa galian C akan dikelola oleh suatu BUMD serta diharapkan mampu meningkatkan PAD, akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya," jelas pria yang akrab disapa Sugik ini.

Fraksi GPN, lanjut dia, mengusulkan kepada pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan lembaga vertikal, kepolisian dan kejaksaan secara serius untuk penertiban penambang penambang ilegal sekaligus meluruskan upaya pendapatan dari hasil tambang yang diambil dari kawasan Kabupaten Blitar.

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News