Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah agar perbaikan jalan ditangani dengan skema Inpres.
Blora, Klikwarta.com - Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyampaikan persoalan kerusakan untuk segera ditangani dan diperbaiki melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2023 ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng -DIY, pada Rabu (9/3/2023).
"Dalam rakor itu saya sampaikan karena Pak Gubernur sudah menyinggung terkait dengan Inpres untuk tahun 2023 sampai 2024. Ada dua paket untuk jalan yang masuk Inpres, yakni jalan Grobogan-Wirosari-Kunduran-Ngawen-Blora," papar Wabup, di Semarang.
Dikatakan Wabup dihadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Kepala Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY, Wida Nurfaida, pihaknya meminta agar provinsi maupun BBPJN Jateng-DIY untuk mengawal pelaksanaan perbaikan jalan melalui Inpres tersebut.
''Alhamdulillah kita dapat dua paket dan kita usahakan kita kawal dari balai, sudah saya sampaikan ke kepala BBPJN Jateng-DIY untuk dikawal," terangnya.
Diketahui, jalan Kunduran- Ngawen yang saat ini kondisinya perlu untuk dilakukan perbaikan merupakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi Jawa Tengah. Pemkab Blora akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar ruas jalan tersebut bisa segera tertangani.
"Tadi disampaikan Gubernur jalan itu tanggung jawab dari propinsi. Dalam Inpres 2023 sudah masuk paket untuk menyelesaikan beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab dari propinsi," tambah Mbak Etik.
Ditindaklanjuti
Gubernur Ganjar menyambut baik terkait usulan rencana perbaikan jalan melalui Inpres tersebut. pihaknya pun juga akan segera menindaklanjutinya.
"Karena ini lapornya langsung nanti dicek nggih diprioritaskan. Yang urusan ke pusat saya, saya sudah minta ke pak Basuki (Menteri) beberapa poin mulai dari yang selatan parah kemudian tengah dan utara," ujarnya.
Pada bagian lain, Ganjar minta daerah untuk turut mengoptimalkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Mengingat saat ini masih sering ditemui cuaca ekstrim, banjir, dan sebagainya yang berdampak pada rusaknya infrastruktur jalan.
"Mintakan seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan. Karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang di jalan."
Menanggapi banyaknya aduan masyarakat yang masuk terkait infrastruktur jalan, Gubernur meminta seluruh pihak terkait untuk turut memberikan informasi kepada masyarakat.
"Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu. Publik harus tahu, makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat," pinta Gubernur.
Diketahui, berdasarkan data yang dipaparkan Ganjar, Kabupaten Blora masuk dalam 10 besar daerah yang responsif dalam merespon aduan sesuai SOP.
"Terdapat 12 kabupaten/kota yang responsif sesuai SOP merespon aduan yang kurang dari 24 jam. Ini tinggal didorong,’’ papar Ganjar.
Hadir dalam rapat di Gradhika Bhakti Praja itu, Kepala Balai dari Kementerian PUPR yang ada di wilayah Jawa Tengah, diantaranya BBPJN Jateng-DIY, BBWS. Termasuk seluruh Bupati/Walikota dan dinas terkait se- Jawa Tengah.
(Pewarta: Fajar)
