Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora Mustopa saat audensi dengan APTRI, GMM dan Bulog di gedung DPRD Blora
Klikwarta.com, Blora - Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, kembali mendatangi kantor DPRD Blora, Senin (20/10/2025). Mereka menggelar audiensi dengan PG. Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog.
Bupati Blora Arief Rohman, Mustopa Ketua DPRD Kabupaten Blora dan Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra dan lainnya hadir dalam acara tersebut. Sementara itu dari Perum Bulog, dihadiri Direktur Perum Bulog, Febby Novita, serta perwakilan manajemen GMM.
Dalam forum tersebut, para petani tebu menyampaikan protes dan keresahan atas terhentinya proses giling di pabrik GMM sejak awal Oktober 2025 akibat kerusakan mesin penggiling utama.
Tragisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah musim panen, sementara curah hujan tinggi di wilayah Blora menyebabkan tebu di lahan mulai rusak dan menurunkan kualitas rendemen.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, menegaskan bahwa situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi petani yang sudah menunggu hasil panen.
“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani rugi terus,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan manajemen GMM, Sri Emilia Mudiyanti (Plt. Dirut), menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan perbaikan intensif pada mesin utama dan menargetkan proses giling dapat segera dimulai kembali.
“Kami memahami keresahan petani. Perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik bisa kembali beroperasi secepat mungkin,” kata Arif.
Bupati Blora Arief Rohman dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan hak-hak petani terlindungi.
“Kami ingin ada langkah konkret dan cepat. Jangan sampai petani kita menjadi korban. Pemerintah daerah siap memfasilitasi agar tebu bisa segera digiling,” tegas Arief.
Sedangkan, Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Perum Bulog untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Namun ternyata, manajemen Bulog telah lebih dulu menurunkan personilnya ke Blora untuk meninjau langsung situasi di lapangan.
“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke Blora. Ini menunjukkan perhatian terhadap nasib petani kita,” tutur Mustopa.
Meski begitu, karena belum ada titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi ke tingkat pusat di Jakarta dalam waktu dekat untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.
“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan,” tambah Mustopa.
Pewarta: Fajar
