Klikwarta.com, Jawa Timur - Warga Madura menginginkan adanya perbaikan sistem pertanian. Seperti halnya tata niaga tembakau, penyediaan pupuk subsidi dan irigasi.
Anggota DPRD Jatim, Mohammad Ashari mengaku problem saat ini adalah persoalan perniagaan tembakau di Madura. Pemerintah harus menata perniagaan di Madura dengan regulasi yang tegas. Mengingat setiap musim tanam, tembakau impor masuk ke Madura, sehingga petani tembakau menjadi korban ketika panen.
Ashari lantas menegaskan Perda Probolinggo bisa dijadikan contoh. Perda tersebut secara tegas melarang adanya impor tembakau dari daerah lain. Kecuali Probolinggo benar-benar terjadi kelangkaan tembakau.
“Kalau disini aneh, saat musim tanam, tembakau dari daerah lain masuk. Maka butuh regulasi yang jelas agar petani tidak menjadi korban saat musimnya (panen),” kata saat reses di Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Senin 1 Maret 2021.
Selanjutnya aspirasi lainnya adalah petani Madura mengeluhkan masih adanya kelangkaan pupuk subsidi, sehingga kesulitan untuk menggarap lahan pertanian. Untuk dapat bercocok tanam, petani di Madura harus menggunakan pupuk non subsidi yang harganya relative mahal.
Pemerintah Provinsi Jatim dalam hal ini Dinas Pertanian harus mencari akar permasalahan yang menyebabkan kelangkaan pupuk di Madura. Setiap memasuki musim tanam, petani selalu merasakan kelangkaan pupuk. Padahal pupuk sangat penting untuk menggarap lahan pertaniannya.
“Benang kusutnya ada dimana, harus dicari agar tidak terjadi kelangkaan lagi,” ujarnya.
Ashari merasa heran pupuk langkah terjadi saat musim panen, sehingga menjelang musim tanam, para petani sudah kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Akibatnya, biaya produksi pertanian meningkat karena petani harus membeli pupuk non subsidi.
Selain kelangkaan pupuk, Ashari mengaku persoalan irigasi sawah menjadi keluhan petani. Petani kesulitan mengairi lahan pertaniannya karena sistem irigasnya belum baik. Dengan begitu, pemerintah harus dapat membantu perbaikan sistem irigasi pertanian warga.
Begitu juga halnya permasalahan infrastruktur jalan di kabupaten harus diperbaiki. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian warga. Apalagi masyarakat sudah terpukul dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatannya.
“Infrastruktur menyangkut masalah meningkatkan perekonomian. Apapun yang berkaitn jalan. Irigasi juga, untuk menyalurkan air dari sawah ke sawah,” pungkasnya.
