Apri Sampaikan LKPJ Melalui Video Conference
Klikwarta.com, Bintan - Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara yang berbeda. Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada DPRD Kabupaten Bintan melalui Video Conference. Video Conference dilakukan di dua tempat, yakni di Kantor Bapelitbang Bintan dan Kantor DPRD Bintan, Senin (20/4) pagi.
Dalam LKPJ kali ini, Apri menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Lebih rinci lagi, ia juga memaparkan kondisi makro daerah, ringkasan APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dikatakannya juga bahwa penyampaian LKPJ tahun 2019, merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2019 yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahun 2019.
"Metode video conference ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan agar LPKJ Kepala Daerah tetap dilaksanakan dengan meniadakan banyak orang. Yang kita hadirkan di Kantor Bapelitbang hanya beberapa pejabat saja. Dimana semuanya diperiksa suhu badannya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun", ujarnya, sesaat sebelum paparan LKPJ.
Dikatakannya bahwa, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 1,25 triliun rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 1,32 triliun rupiah lebih atau sebesar 105,57 persen. Capaian pendapatan daerah tahun 2019 melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 69,69 milyar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar 256,74 milyar rupiah lebih, terealisasi sebesar 372,15 milyar rupiah lebih atau sebesar 144,95 persen. Berdasarkan dari sumber Pendapatan Asli Daerah seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan, dari penerimaan Pajak Daerah sebesar 149,06 persen, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 142,34 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 115,69 persen dan, Lain-lain PAD yang sah sebesar 129,56 persen.
Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 805,32 milyar rupiah lebih atau 96,62 persen, menurun dari target yang ditetapkan sebesar 833,51 milyar rupiah lebih, terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 88,87 milyar rupiah lebih, Dana Alokasi Umum sebesar 514,70 milyar rupiah lebih dan Dana Alokasi Khusus sebesar 163,71 milyar rupiah lebih.
Sedangkan untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar 144,43 milyar rupiah lebih. Untuk Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung. Belanja Daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar 1,46 triliun rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 1,32 triliun rupiah lebih atau mencapai sebesar 90,67 persen. Dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar 656,57 milyar rupiah lebih dengan realisasi mencapai 603,20 milyar rupiah lebih atau 91,87 persen terdiri dari :
1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar 502,70 milyar rupiah lebih
direalisasikan sebesar 456,49 milyar rupiah lebih atau 90,81 persen;
2) Belanja Hibah dialokasikan sebesar 16,79 milyar rupiah lebih direalisasikan
sebesar 15,39 milyar rupiah lebih atau 91,67 persen;
3) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar 10 milyar rupiah lebih
direalisasikan sebesar 7,40 milyar rupiah lebih atau 73,99 persen;
4) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar 125,06 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 123,91 milyar rupiah lebih atau 99,08 persen dan untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar 2 milyar rupiah dan direalisasikan sebesar 1,5 Juta atau 0,08 persen.
Sementara itu untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar 807,58 milyar rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 724,34 milyar rupiah lebih atau mencapai 89,69 persen, terdiri dari Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar 110,27 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 97,70 milyar rupiah lebih atau 88,60 persen; Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar 363,78 milyar rupiah lebih direalisasikan sebesar 327,80 milyar rupiah lebih.
(Pewarta : Surya)
