Pemkab Pesibar saat beri jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD
Klikwarta.com, Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal, didampingi Wabup A. Zulqoini Syarif, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat, di gedung DPRD kabupaten Pesisir Barat, Jum'at (07/10/2022) kemarin.
Rapat dipimpin langsung ketua DPRD pesisir barat, dengan agenda jawaban Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, atas pandangan umum Fraksi DPRD Pesibar, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun anggaran 2023 Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutan, Wabup A. Zulqoini Syarief, menyampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang hadir untuk menyatukan tekad, pikiran, dan langkah untuk bersama-sama mengikuti sidang paripurna DPRD ini, ucap dia, mewakili Bupati Pesibar.
Dikatakan dia, pada rapat sebelumnya kita telah sama-sama mendengarkan, pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Pesibar, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun anggaran 2023 Pemerintah Pesisir Barat.
Pada rapat kali ini, Pemkab Pesibar memberikan jawaban, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi diantaranya:
- Fraksi Nasdem terkait maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak dibawah umur akhir-akhir ini baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal yang sangat memprihatinkan, Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 2960 Tahun 2022 tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, keluarga serta masyarakat. Pemerintah Daerah juga telah bekerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penanganan kasus-kasus tersebut.
- Fraksi PDIP terkait sektor pariwisata yang perlu adanya perawatan dan pengelolaan yang lebih bijak, perlu adanya penerangan jalan dan juga perawatan berkala,dapat dijelaskan bahwa terkait pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, kebersihan, penerangan kawasan wisata, kegiatan yang dimaksud telah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- Fraksi Demokrat terkait masih adaya duplikasi mata anggaran pada suatu kegiatan, oleh karenanya fraksi demokrat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengusulkan setiap Anggaran Daerah hendaknya senantiasa mengedepan azas efisien dan efektif serta harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga tidak terkesan tumpang tindihnya suatu kegiatan, dapat dijelaskan bahwa terkait dengan pedoman penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 bahwa proses penyusunan APBD untuk duplikasi anggaran sudah diminimalisir melalui sistem aplikasi SIPD Kemendagri dan telah sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah, tandas Wabup Zulqoini.
Diakhir jawaban, Wabup mengucapkan terima kasih Atas kritik, saran, masukan dan apresiasi serta kerjasama yang telah terjalin selama ini. Wabup berharap pada masa yang akan datang dapat ditingkatkan lagi, demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta terwujudnya masyarakat Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera.
(Pewarta: Jokson)
