Sindir Pajak Terlalu Besar, Gus Imin : Katanya Kaya Raya, Kok Rakyat yang Disuruh Bayar?

Jumat, 20/11/2026 - 10:27

klikwarta.com, Jatim - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melontarkan gagasan yang cukup berani: Indonesia perlu melakukan _restart_ atau pembenahan besar-besaran dalam pengelolaan kekayaan alam.

Menurut Gus Imin, Indonesia ini sebenarnya negara kaya raya. Tapi anehnya, yang kaya justru segelintir orang, sementara negara sibuk memungut pajak dari rakyat untuk membiayai pembangunan dan membayar utang.

Padahal, jika kekayaan alam dikelola dengan benar, hasilnya sudah lebih dari cukup untuk menutup utang negara, membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa harus terus-menerus membebani masyarakat lewat pajak.

"[Jika] Restart ini sukses, Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Gus Imin menegaskan, ia tidak sedang bermimpi. Jangankan seluruh provinsi, dua provinsi saja jika pengelolaan kekayaan alamnya benar, diyakininya sudah mampu memberikan kontribusi besar untuk menutup utang negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak.

"Mestinya pendapatan negara tidak hanya mengandalkan pajak. Karena sebetulnya dua provinsi saja sumber daya alam yang dikelola benar, maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak," tegasnya.

Pernyataan ini seolah menjadi sindiran keras. Selama ini, Indonesia selalu bangga disebut negara kaya sumber daya alam, punya tambang, punya hutan, punya laut, punya migas. Tapi kenapa pajak rakyat justru makin besar?

Gus Imin juga menyinggung pentingnya keberpihakan negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan 70 persen penguasaan kekayaan alam berada di tangan negara, sementara 30 persen lainnya dikelola swasta.

Dengan skema itu, kekayaan alam tidak menumpuk di segelintir orang saja.

"Pak Prabowo minta 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta. Supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang," katanya.

Bagi Gus Imin, inilah esensi dari restart. Bukan sekadar ganti sistem, tapi mengembalikan kekayaan alam ke tangan negara dan rakyat.

Menurutnya, gagasan restart Indonesia harus dimaknai sebagai upaya menyelamatkan kekayaan alam yang selama ini dinilai banyak mengalami kebocoran. 

Pengelolaan yang terintegrasi dan terkontrol menjadi salah satu kunci agar hasil sumber daya alam benar-benar dinikmati, bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara, melainkan memastikan kekayaan Indonesia dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Ia berharap pengelolaan kebocoran kekayaan alam dapat segera dihentikan melalui sistem pengelolaan satu pintu. Dengan begitu, aktivitas ekspor dan pemanfaatan sumber daya alam bisa diawasi secara lebih ketat sehingga tidak terjadi manipulasi maupun penyimpangan.

"[Restart itu] menyelamatkan seluruh kekayaan alam. Katanya kaya raya tapi kok kita pajaknya aja terlalu besar. Nah, semoga ini sukses," ungkapnya.

"Semoga seluruh kekayaan alam yang bocor sangat besar itu bisa segera kembali," pungkasnya.

Tags

Berita Terkait