Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, menyerap aspirasi di Kantor PCNU Sidoarjo
Klikwarta.com, Sidoarjo - Di tengah tingginya produktivitas perikanan di Sidoarjo justru mengeluh rugi. Penyebabnya bukan gagal panen, melainkan tata niaga yang tidak berpihak.
Persoalan itu mengemuka saat Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, menyerap aspirasi di Kantor PCNU Sidoarjo, Kamis (30/7/2026).
Anik mengakui sektor riil Sidoarjo, khususnya perikanan, masih sangat potensial. Sidoarjo disebut sebagai sentra pembudidaya terbesar di Jawa Timur.
"Sektor realnya masih oke, terutama ikan, karena pembudidaya. Ikan terbesar Jawa Timur di Sidoarjo.
Namun masalah besar ada di tata niaga. Anik mencontohkan komoditas udang vaname yang harga jualnya sudah tidak masuk. Persoalannya di tata niaga, antara biaya produksi dengan hasil, istilahnya nilai tukar petaninya belum linear.
" Kayak tadi itu udang vaname. Hitungannya penjualan per kilo hanya Rp16.000, tetapi pakannya Rp18.000. Artinya rugi kira-kira per kilonya," jelasnya.
Jika dikalikan tonase panen, kerugian petambak bisa mencapai puluhan juta. Salah satu biangnya adalah rantai distribusi yang panjang.
"Salah satu penyebabnya kalau susah untuk direct, langsung ke pabrikan. Sehingga harus melalui tengkulak. Harus melalui tengkulak, melalui middleman. Kadang-kadang harga dipermainkan oleh middleman," tegas Anik.
Masalah lain adalah spesifikasi udang dari petambak belum sesuai permintaan pabrik. Perusahaan inginnya ukuran besar untuk ekspor, sementara petambak belum mampu memenuhinya.
Anik menyebut ada dua hal yang harus diintervensi pemerintah. Pertama, pemerintah harus memediasi kelompok-kelompok melalui koperasi atau kelompok-kelompok ini bisa direct menjual langsung ke pabrikan.
"Perda kita kan sudah ada, Perda perlindungan dan pemberdayaan petambak. Fasilitasinya pemerintah apa? Menghadirkan para perusahaan-perusahaan ini bertemu dengan koperasi untuk melakukan MoU," ujarnya.
Kedua, win-win solution. Masyarakat hasil dapat meningkatkan hasil produksinya sesuai spesifikasi, dan perusahaan diharapkan menurunkan sedikit spesifikasi, sehingga layak untuk kebutuhan pabrik yang bisa diekspor.
Ia menegaskan jika petambak dibiarkan nego sendiri dengan perusahaan besar, posisinya akan selalu lemah. Maka pemerintah harus hadir dengan. melakukan intervensi.
"Kalau dibiarkan masyarakat ini melakukan usaha nego dan sebagainya sendirian dengan perusahaan, nggak nutut," katanya.
Anik juga menyorot pola panen yang tidak diatur. Apalagi saat Sidoarjo dan Lamongan panen bersamaan, harga di pasaran tentunya bisa langsung anjlok.
"Kalau sudah tata niaga ini diselesaikan, maka tidak ada yang namanya ketika panen malah ngenes. Karena ketika panen harga kompetisi. Apalagi kalau Lamongan sama-sama panen ikan. Akhirnya ikan tambah hancur. Di sini harus difasilitasi oleh pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, tata niaga bisa diperbaiki dengan dua cara,
memfasilitasi penjualan langsung ke pabrik dan meningkatkan kualitas produk melalui intervensi bibit serta pelatihan.
"Supaya sama-sama pemberdayaan naik kualifikasi, pabrik menurunkan kualifikasi. Akhirnya kan laku. Walaupun panen tidak menjadi persoalan," pungkas Anik.
Sementara terkait pertanian, Politisi asal PKB itu menyebut sudah mulai mengecil. Meski demikian, produktivitasnya ternyata 1 hektare 7 ton.
" Itu sudah bagus. Karena rata-rata nasional itu 5-6 ton," ujar Anik.
Begitu juga halnya peternakan juga tumbuh di Sidoarjo, baik di tingkat ormas, kelompok, maupun perorangan. Maka, sektor real Sidoarjo ini perlu terus dikembangkan, sehingga butuh support dari pihak pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah. (**)
