Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari
Klikwarta.com, Jatim - Kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau di Pulau Madura dinilai tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola penanganan yang sama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong memperkuat mitigasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur penyediaan air, khususnya di kawasan sentra pertanian tembakau.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menyebut persoalan air di Madura sudah menjadi masalah klasik. Paradoksnya, saat musim penghujan datang sejumlah wilayah justru dilanda limpahan air hingga banjir.
"Fenomena yang terjadi di Madura ini, kalau musim penghujan, air sangat melimpah, bahkan bisa banjir. Tetapi kalau musim kemarau, permasalahan kita ini masih tetap tiap tahun kekeringan," kata Harisandi di Surabaya, Senin 10 Agustus 2026.
Menurut Harisandi, kondisi itu menunjukkan penanganan kekeringan harus diubah polanya. Pemerintah tidak cukup hanya turun saat warga sudah kehabisan air, tetapi harus melakukan antisipasi lebih awal.
Saat ini sejumlah wilayah Madura tengah memasuki musim tembakau. Dalam reses yang dilakukannya, para petani menyampaikan keluhan utama mereka adalah sulitnya akses air.
"Jadi memang perlu langkah-langkah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini, bagaimana antisipasi awal, mitigasi untuk mencegah kekeringan ini," ujarnya.
Salah satu usulan yang paling banyak disampaikan petani adalah pembangunan sumur bor di titik-titik yang kesulitan air. Harisandi berharap usulan tersebut bisa diakomodir melalui Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur 2026.
"Minimal kemarin beberapa masukan dari para petani untuk disediakan pengeboran. Mudah-mudahan perjuangan kami bersama teman-teman ini bisa terealisasi di P-APBD 2026," katanya.
Harisandi menegaskan kebutuhan infrastruktur air di Madura tidak bisa disamaratakan. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, terutama karena sentra pertanian tersebar di beberapa kawasan.
Contohnya di Kabupaten Pamekasan. Wilayah utara dan timur menjadi daerah yang paling terdampak kekeringan saat musim tembakau.
"Di wilayah utara Pamekasan dan wilayah timur Pamekasan, itu mungkin karena memang embung tidak merata. Bukan tidak ada, tetapi tidak merata," jelasnya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berbasis pemetaan. Selain sumur bor, pemerataan embung dan pembangunan penampungan air juga penting agar air hujan yang melimpah saat musim penghujan bisa ditampung dan dimanfaatkan saat kemarau.
"Ini menjadi permasalahan yang klasik menurut saya, bahwa memang permasalahan kekeringan ini harus benar-benar dikonsentrasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Madura," tegasnya.
Dampak kekeringan sudah terasa hingga ke kantong petani. Untuk menyelamatkan tanaman tembakau, sebagian petani terpaksa mencari sumber air sendiri, termasuk membeli air dari tangki.
Harisandi menyebut petani sudah mengadukan hal ini ke pemerintah kabupaten agar ada langkah antisipasi.
"Bagaimana antisipasi minimal membeli air untuk panen mereka, untuk pertanian mereka ini tetap berjalan," tuturnya.
Kondisi ini justru menambah beban biaya produksi. Anggaran yang seharusnya untuk pupuk dan perawatan, terpaksa dialihkan untuk membeli air.
"Harusnya cutting produksi yang harusnya diminimalisir, ini menjadi pembengkakan," ujarnya.
Jika tidak segera diantisipasi, ia khawatir persoalan ini akan memicu penurunan produksi dan kerugian ekonomi yang lebih besar bagi petani.
Kekhawatiran itu diperkuat prediksi BMKG. Stasiun Klimatologi Jawa Timur memprediksi 75,7 persen wilayah Jatim memasuki awal musim kemarau dengan sifat hujan di bawah normal. Puncak kemarau diprediksi dominan terjadi pada Agustus 2026.
Sebanyak 52,7 persen wilayah Jatim juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang dari normal. Secara nasional, BMKG mencatat 64,5 persen zona musim di Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal dan 57,2 persen zona musim mengalami kemarau lebih panjang dari normal.
Khusus Jawa Timur dan Madura, peluang curah hujan kurang dari 50 milimeter per bulan disebut tinggi pada Juni, dan masih berpotensi rendah saat memasuki Agustus-September.
Ancaman kekeringan menjadi perhatian serius karena empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, masuk wilayah rawan kekeringan.
Bagi Harisandi, ini harus menjadi momentum Pemprov Jatim membangun sistem mitigasi yang permanen. Ia menolak jika setiap tahun pemerintah hanya mengulang pola distribusi air darurat saat sumur warga sudah kering.
"Infrastruktur seperti sumur bor dan embung perlu dipersiapkan lebih awal, terutama di kawasan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian petani tembakau tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air hanya agar tanaman mereka bertahan sampai panen," demikian Harisandi.
Pewarta: Supra
