Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika
Klikwarta.com, Surabaya - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan pihaknya belum bisa menyetujui rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim sebelum ada penjelasan rinci dari eksekutif.
Menurutnya, Fraksi Golkar masih menunggu paparan detail terkait dasar perhitungan angka Rp300 miliar tersebut. "Yang pertama, kenapa angkanya Rp300 miliar? Kami butuh penjelasan detail, hitung-hitungannya seperti apa. Kebutuhannya untuk apa saja, menjangkau apa saja. Apakah murni untuk penjaminan atau ada elemen lain dalam perangkaiannya?" ujar Pranaya, Selasa (3/3).
Ia menegaskan, angka sebesar itu bukan nominal kecil sehingga perlu kehati-hatian sebelum diputuskan dalam pembahasan APBD. "Rp300 miliar itu bukan uang kecil. Kenapa Rp300, bukan Rp250 atau Rp500? Itu yang ingin kami tahu reasoning-nya dulu," tegasnya.
Golkar juga menyoroti proyeksi dividen atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika tambahan modal tersebut disetujui. "Kalau kita setujui Rp300 miliar ini masuk ke Jamkrida, maka berapa dividen atau PAD yang diharapkan kembali ke Pemprov? Itu juga harus jelas," katanya.
Ia mengakui kinerja Jamkrida termasuk baik dan mendapat apresiasi dari Komisi C DPRD Jatim. Namun, penambahan modal tetap harus disertai proyeksi yang rasional dan terukur. "Kalau dua-duanya bisa dijawab dengan baik dan menurut kami rasional, maka Golkar akan setuju," imbuhnya.
Pranaya menjelaskan, rasio gearing Jamkrida saat ini 35 kali, artinya kemampuan penjaminan kredit bisa mencapai 35 kali lipat dari modal yang dimiliki. Sementara batas maksimal OJK adalah 40 kali. Rencana penambahan modal bertujuan menurunkan rasio tersebut menjadi kisaran 20-an agar kapasitas penjaminan lebih kuat dan sehat.
"Kejelasan alokasi dana Rp300 miliar untuk penjaminan kredit UMKM, bukan untuk kebutuhan lain, sangat penting," katanya.
Kemampuan fiskal daerah akan dibahas setelah eksekutif memberikan penjelasan mendasar terkait kebutuhan tambahan modal. "Nanti tentu akan kita cocokkan dengan ruang fiskal APBD. Tapi yang jelas, pertama kita ingin tahu reasoning-nya dulu," katanya.
Fraksi Golkar masih menunggu paparan komprehensif dari eksekutif sebelum mengambil keputusan final terkait tambahan penyertaan modal Rp300 miliar kepada Jamkrida Jatim. (ADV)
