Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Ketepatan Sasaran dan Manfaat Program Prioritas

Kamis, 19/11/2026 - 21:46
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 & Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11). *Fotografer: Tim Setditjen PAUD Dikdas PNFI

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 & Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11). *Fotografer: Tim Setditjen PAUD Dikdas PNFI

Klikwarta.com, Jakarta - Keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh satuan pendidikan, guru, dan murid. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat evaluasi pelaksanaan program prioritas tahun 2026 sekaligus menyiapkan percepatan program tahun 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan pentingnya memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” ujar Mendikdasmen.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan dan pemberian Papan Interaktif Digital (PID) merupakan sarana, bukan tujuan akhir. Karena itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas yang diberikan terawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Mendikdasmen juga mendorong penguatan mekanisme survei sebagai pelengkap pemantauan dan evaluasi.

Mendikdasmen juga meminta seluruh jajaran Kemendikdasmen untuk semakin peka terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. Kritik dan masukan perlu disikapi secara terbuka, objektif, dan konstruktif sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kebijakan.

Dalam komunikasi publik, Mendikdasmen mendorong penguatan pendekatan SIMI, yakni Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan capaian kementerian perlu disampaikan secara proaktif, transparan, berbasis fakta, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi misinformasi, disinformasi, dan hoaks serta memberikan respons yang tepat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.


Memasuki tahun 2027, pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan. Ia menekankan agar program tersebut memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah rusak berat, sekolah di wilayah terdampak bencana, dan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perhatian selanjutnya diberikan kepada sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas atau penataan lingkungan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran program, Mendikdasmen meminta unit pelaksana teknis (UPT) memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan serta meningkatkan pemantauan dan verifikasi kondisi satuan pendidikan secara langsung. Langkah ini penting untuk memastikan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) senantiasa akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi di lapangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa evaluasi program 2026 bertujuan merefleksikan capaian kinerja, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta menghimpun praktik baik dari UPT di berbagai wilayah Indonesia. Forum ini sekaligus mengonsolidasikan percepatan penyelesaian program 2026 dan menyelaraskan arah kebijakan serta prioritas Kemendikdasmen tahun 2027.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan di tingkat pusat sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkannya dalam pelaksanaan di daerah. Oleh karena itu, UPT memiliki peran strategis sebagai representasi pemerintah pusat sekaligus pengawal dan pemecah masalah (problem solver) dalam pelaksanaan program.

“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Melalui penguatan evaluasi, tata kelola berbasis data, komunikasi publik yang responsif, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemendikdasmen terus mendorong pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Setiap capaian program diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target, tetapi memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan, guru, dan murid dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. (**) 

Berita Terkait