Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto saat menghadiri diskusi publik bertema 'Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jatim' di Ruang Banmus DPRD Jatim, Selasa (30/6/2026).
Klikwarta.com, Jatim - Tiga BUMD Jatim yakni PT Jamkrida Jatim, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim menegaskan komitmennya untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Program tersebut meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dukungan diberikan melalui fasilitasi pembiayaan atau kredit kepada pemilik dan suplayer SPPG, serta kontraktor yang membangun KDMP.
PT Jamkrida Jatim telah menjadi penjamin bagi sejumlah pemilik SPPG maupun suplayer SPPG yang mengajukan kredit ke BPR Jombang dan Bank Jatim.
“Untuk KDMP, sesuai arahan pemerintah pusat penanganannya dilakukan Bank Himbara karena pengembaliannya melalui Dana Desa. Jadi kami hanya menunggu skema dari pusat. Jika bank daerah juga dilibatkan, maka Jamkrida Jatim siap menjadi penjamin,” kata Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto saat menghadiri diskusi publik bertema 'Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jatim' di Ruang Banmus DPRD Jatim, Selasa (30/6/2026).
Untung mengakui, pihaknya telah menyiapkan rencana ekspansi usaha seiring rencana tambahan modal PT Jamkrida Jatim sebesar Rp100 miliar dari Pemprov Jatim. Sektor usaha yang menjadi prioritas penjaminan kredit antara lain sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang masing-masing mendapat porsi sekitar 35 persen. Kemudian sektor perkebunan dan peternakan 10 persen, serta sektor perdagangan dan jasa dialokasikan sekitar 15 persen.
“Sektor-sektor itu merupakan sektor unggulan Jawa Timur. Dengan adanya tambahan penyertaan modal ini, kapasitas penjaminan kami akan semakin besar sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bisa mengakses pembiayaan perbankan,” jelasnya.
Untuk memperluas cakupan layanan, PT Jamkrida Jatim juga terus menguatkan sinergi dengan lembaga keuangan di daerah. Saat ini perusahaan sudah bekerja sama dengan 25 BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jatim, 21 BPR Swasta di Jatim, Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim, serta menjalin kerja sama dengan BRI untuk bank garansi.
“Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan Bank Mandiri yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian data. InsyaAllah dalam waktu dekat akan segera dilakukan MoU,” ungkap Untung.
Sejalan dengan itu, Assistant Vice President Investor Relations Bank Jatim, Derry Widya Ariyanto, menyampaikan bahwa beberapa cabang Bank Jatim telah menyalurkan kredit kepada suplayer SPPG. Dengan demikian Bank Jatim secara tidak langsung ikut berkontribusi menyukseskan program MBG di Jatim.
“Bank Jatim tidak memiliki skema khusus untuk program MBG. Sehingga pembiayaan atau kredit yang diberikan mengikuti segmen yang ada, yaitu consumer loan dan non consumer loan,” ujarnya.
Derry mengakui, program KDMP menjadi kewenangan Bank Himbara karena merupakan penugasan dari pemerintah pusat untuk mendukung Agrinas. Karena itu Bank Jatim belum merencanakan hal tersebut.
“Apabila ada turunan atau usulan yang bisa dibiayai BPD, maka Bank Jatim tentu siap mendukung program KDMP,” katanya.
Masih di lokasi yang sama, Direktur Pemasaran Bank UMKM Jatim Agung menuturkan pihaknya tidak menyalurkan kredit langsung kepada SPPG. Namun ada sejumlah pengusaha rumah makan dan catering yang merupakan debitur Bank UMKM, lalu mengembangkan usahanya menjadi SPPG maupun suplayer SPPG.
“Jadi pinjaman dari Bank UMKM itu diberikan untuk antisipasi agar usaha SPPG mereka tidak mengalami wanprestasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk program KDMP, lanjut Untung, ada salah satu kontraktor yang memperoleh pekerjaan pembangunan fisik KDMP hingga 10 titik. Kontraktor tersebut kekurangan modal dan mengajukan pinjaman untuk merampungkan 8 bangunan KDMP yang belum selesai.
"Pinjaman yang kami salurkan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bangunan dengan jangka waktu 3 bulan agar pembangunannya bisa tuntas,” beber Untung. (*)
