Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur, dr Benjamin Kristianto MARS
Klikwarta.com, Jatim - Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur, dr Benjamin Kristianto MARS meminta Pemerintah agar tetap mempertahankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, meski ada kasus korupsi yang dilakukan oknum.
Menurutnya, MBG adalah visi besar Presiden Prabowo untuk mencegah stunting dan menyiapkan generasi emas 2045. Hal ini untuk membentuk kecerdasan otak mulai dari kecil hingga dewasa.
"Memang, mesti dipahami dulu ini adalah visi misinya dulu. Jadi MBG itu program yang disiapkan oleh Pak Prabowo dalam rangka mencegah stunting," ucapnya.
Benjamin menegaskan, 20 tahun mendatang program pemerintah harus benar-benar terealisasi sehingga perlu dipersiapkan generasi muda yang handal. Salah satunya adalah perbaikan gizi tadi.
Anggota Komisi E DPRD Jatim berharap publik bisa memisahkan antara program dan oknum. Ia menyebut yang salah adalah oknum karena menyalahgunakan kebijakan hingga terjadi korupsi, bukan konsep MBG-nya.
"Kalau di dalam perjalanannya ada oknum-oknum yang korupsi MBG, maka oknum itu yang perlu ditindak. Dan kita tahu bahwa kejaksaan sudah menindak oknum-oknumnya. Bahkan bukan hanya selevel yang menengah atau bawah, ini langsung kepala BGN yang langsung ditindak lanjut," jelasnya.
Program MBG harus tetap harus berjalan supaya memperbaiki yang tadi gizi kepintaran, IQ, akhirnya membuat generasi muda yang hebat dalam rangka Indonesia Emas.
Politisi asal Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa MBG juga menyasar ibu hamil, karena pembentukan otak dimulai sejak dalam kandungan. Maka, pendampingan gizi harus berkelanjutan.
"Kita tahu bahwa makannya kenapa ada juga untuk B3 ibu-ibu hamil. jarus ditindak lanjuti terus. Ditindak lanjuti nantinya dari kehamilannya, bayinya itu lahir, ke posyandu, lalu ke sekolah. Dari sekolah itu lanjut-lanjut sampai SMA itu harus dikawal," katanya.
Soal penghentian MBG saat libur sekolah, Benjamin menilai secara medis pemberian gizi seharusnya tetap jalan. Namun distribusinya fleksibel, dan penerima manfaat agar tidak dipaksa.
"Makanya ini juga lagi ramai misalnya pada saat liburan ini pemberian gizi ini terhenti. Sebenarnya kalau secara program medis atau kedokteran, seharusnya itu tetap berjalan. Tapi dibuka siapa yang mau ambil, nggak dipaksakan. Siapa yang mau menerima silakan nanti didata oleh kepala SPPG-nya mana sekolah yang mau," terangnya.
Ia juga menanggapi perdebatan, MBG sebaiknya diwujudkan uang untuk di transfer ke rekening orang tua.
"Ya nggak apa-apa kalau memang sekolahnya elit, sekolahnya ini luar biasa, sudah dikasih uang saku untuk beli makan sendiri," paparnya.
Kalau seandainya sekolahnya itu tersebut sekolah yang tidak mampu, dan anak-anaknya pergi ke sekolah tidak ada uang saku, maka sebaiknya memang diberikan tambahan gizi tersebut.
"Jadi makanya itu harus dievaluasi dan jangan dipukul rata semua," ucapnya.
Distribusi bisa lewat sekolah atau diambil orang tua di SPPG karena lokasinya berdekatan.
"Karena kita tahu aturan SPPG itu harus berdekatan dengan sekolah. Artinya seperti orang tuanya nganterin anaknya ke sekolah, ngambil di SPPG juga bisa karena kan berdekatan," pungkasnya.
Pewarta: Supra
