Pemko Tanjungpinang saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah
Klikwarta.com, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid, yang dilaksanakan di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tanjungpinang, Hamerudin, beserta jajaran dan perwakilan instansi terkait. Sementara dari pusat, rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, bersama pejabat tinggi kementerian/lembaga terkait.
Dalam pemaparannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan perkembangan historis inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau selama bulan Juli periode 2022–2026. Berdasarkan data tersebut, kelompok komoditas pangan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi pada bulan Juli, dengan pengecualian pada Juli 2024 yang mengalami deflasi.
Secara historis, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 1,16 persen pada Juli 2022, 0,22 persen pada Juli 2023, mengalami deflasi 0,97 persen pada Juli 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 0,74 persen pada Juli 2025, sementara pada Juli 2026 hingga saat ini berada di kisaran 0,20 persen.
BPS juga mengidentifikasi sejumlah komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi pada bulan Juli, antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, telur ayam ras, serta produk hasil tembakau. Berdasarkan perkembangan harga Juni 2026, komoditas yang perlu diwaspadai karena berpotensi mendorong inflasi adalah bawang merah, bawang putih, beras, dan wortel.
Menanggapi pemaparan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta seluruh pemerintah daerah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pengawasan terhadap ketersediaan pasokan, distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan.
"Data BPS harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah pengendalian inflasi. Komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi harus dipantau secara intensif sehingga kenaikan harga dapat diantisipasi sejak dini. Koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu," ujar Tomsi.
Pada kesempatan yang sama, Tomsi juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui kemudahan pelayanan dan penyederhanaan proses administrasi.
"Program 3 Juta Rumah harus didukung bersama. Kami meminta seluruh pemerintah daerah memberikan kemudahan terhadap proses perizinan maupun administrasi yang diperlukan. Hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak terlalu urgen jangan sampai menjadi penghambat. Percepat prosesnya sehingga pembangunan rumah dapat segera terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Tanjungpinang, Hamerudin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Menurutnya, perkembangan harga sejumlah komoditas pangan di Kota Tanjungpinang terus dipantau secara berkala melalui koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah terkait, Bulog, distributor, serta pelaku usaha guna memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.
"Arahan Bapak Sekjen Kemendagri menjadi perhatian kami. Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama terhadap komoditas yang secara nasional berpotensi menjadi penyumbang inflasi seperti bawang merah, bawang putih, beras, dan komoditas hortikultura lainnya," ujar Hamerudin.
Ia menambahkan, dari sisi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan perumahan dapat berjalan lebih optimal.
"Kami siap mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, proses administrasi akan terus diupayakan lebih cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pengembang," tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan koordinasi TPID, pemantauan harga dan pasokan bahan pokok, serta mendukung penuh percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
