Klikwarta.com, Jatim - Reses Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda, di wilayah Pantura Madura berubah menjadi ajang curhat massal. Bukan soal bantuan sosial atau program seremonial, warga justru menyampaikan dua persoalan yang sudah bertahun-tahun menghantui kehidupan mereka sehari-hari: sampah yang menumpuk tanpa penanganan jelas, dan Jalan Nasional Pantura yang sempit, rusak, dan rawan kecelakaan.
Pertemuan itu dihadiri puluhan warga, tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, kader lingkungan, hingga pelaku usaha kecil yang tinggal dan menggantungkan hidup di sepanjang jalur Pantura. Mulai dari wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, keluhannya nyaris seragam.
Persoalan pertama yang paling banyak disuarakan adalah sampah. Warga mengaku, sampah rumah tangga di kawasan mereka tidak lagi sekadar berserakan di halaman, tapi sudah meluber ke pinggir jalan, menumpuk di selokan, hingga menggunung di lahan kosong yang berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar.
Warga mengaku tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai. Kalaupun ada, kondisinya sudah overload dan tidak pernah diangkut secara rutin. Jadwal pengangkutan pun tidak jelas. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan ada desa yang mengaku sudah berbulan-bulan tidak pernah diangkut sama sekali.
"Sampah ini sudah menjadi keluhan bertahun-tahun. Kalau musim hujan, sampah terbawa air masuk ke pekarangan warga, baunya menyengat, dan jadi sarang penyakit," ujar salah seorang warga.
Dampaknya bukan hanya soal bau dan pemandangan kumuh. Warga khawatir tumpukan sampah itu telah mencemari sumur warga, saluran irigasi, hingga lahan pertanian. Air selokan yang tercampur sampah dan limbah rumah tangga mengalir ke sawah, membuat tanaman padi tidak tumbuh maksimal.
Anak-anak pun menjadi korban. Dimana pada musim hujan, kasus diare, gatal-gatal, dan demam berdarah meningkat. Warga menyebut, lingkungan yang kotor membuat nyamuk dan lalat berkembang biak dengan cepat.
"Anak-anak kami sering sakit. Kalau hujan, selokan meluap bawa sampah masuk rumah. Kami sudah lapor berkali-kali, tapi belum ada solusi permanen," keluh seorang ibu rumah tangga.
Warga juga menilai penanganan sampah selama ini masih bersifat parsial dan reaktif. Pemerintah baru datang mengangkut kalau sudah ada laporan atau sudah viral di media sosial. Namun, tidak ada upaya pemilahan, tidak ada edukasi, dan tidak ada pengelolaan lanjutan.
Bahkan, di beberapa titik Pantura, tumpukan sampah sudah sampai menutup sebagian badan jalan. Pengendara motor harus mengambil jalur tengah jalan untuk menghindari tumpukan sampah, yang justru menambah risiko kecelakaan.
Keluhan kedua yang tak kalah keras adalah soal Jalan Nasional Pantura Madura.
Jalan ini adalah urat nadi perekonomian Madura. Setiap hari dilalui ribuan kendaraan seperti truk logistik, bus antar kota, truk pengangkut garam, hasil pertanian, hasil perikanan, hingga kendaraan wisatawan yang menuju ke Sumenep dan destinasi wisata Madura lainnya.
Namun, kondisinya sudah jauh dari kata layak. Di banyak titik, lebar jalan hanya sekitar 5-6 meter, tanpa bahu jalan yang memadai, tanpa trotoar, tanpa drainase, dan tanpa penerangan jalan yang cukup.
Akibatnya, saat dua kendaraan besar berpapasan, pengendara motor harus menepi ke pinggir jalan yang berlumpur, berbatu, atau bahkan ke selokan. Di malam hari, kondisinya jauh lebih berbahaya. Minimnya lampu jalan membuat pengendara tidak bisa melihat lubang dan jalan yang bergelombang.
"Jalan Pantura ini sudah sempit, banyak lubang, tidak ada drainase, dan tidak ada lampu. Kalau malam, sangat rawan kecelakaan. Kami minta agar jalan ini segera dilebarkan," ucap warga lainnya.
Warga menyebut, kecelakaan sering terjadi, mulai dari motor yang tergelincir karena jalan berlubang, hingga tabrakan antara truk dan motor saat berpapasan di tikungan sempit. Beberapa titik bahkan dikenal sebagai titik rawan kecelakaan maut karena tidak ada rambu, tidak ada marka jalan yang jelas, dan tidak ada pembatas jalan.
Selain rawan kecelakaan, kondisi jalan yang sempit juga membuat arus lalu lintas tersendat. Di jam-jam sibuk, seperti pagi saat anak berangkat sekolah dan sore saat warga pulang kerja, kemacetan bisa mengular hingga ratusan meter. Truk-truk besar yang melintas lambat membuat kendaraan di belakangnya menumpuk.
"Kalau ada pasar tumpah atau ada hajatan di pinggir jalan, sudah pasti macet total. Karena jalan sempit, tidak ada tempat parkir, semua kendaraan numpuk di badan jalan," tambah warga.
Warga juga menyoroti tidak adanya drainase di sepanjang jalan nasional yang melintasi permukiman padat. Saat hujan deras, air tidak bisa mengalir, meluap ke jalan, lalu masuk ke rumah warga. Genangan ini semakin parah karena selokan tersumbat sampah.
Menanggapi dua keluhan tersebut, Nurul Huda menegaskan bahwa persoalan sampah dan jalan nasional tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, karena keduanya saling berkaitan. Sampah yang menumpuk menyumbat drainase membuat jalan tergenang dan cepat rusak, jalan yang rusak membuat pengangkutan sampah semakin sulit.
"Ini persoalan yang saling terkait. Kalau sampah tidak ditangani, jalan akan cepat rusak. Kalau jalan tidak diperlebar dan drainase tidak diperbaiki, sampah akan terus menumpuk. Maka harus diselesaikan satu paket," tegas Nurul Huda.
Untuk persoalan sampah, Nurul Huda mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan berbasis desa dan kawasan, bukan hanya mengandalkan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Politisi asal PPP itu menilai pentingnya edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga. Warga diminta mulai memilah sampah organik dan anorganik sejak dari dapur. Sampah organik seperti sisa sayur, buah, dan daun bisa diolah menjadi kompos. Sementara sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kertas bisa dikumpulkan.
"Persoalan sampah ini tidak akan selesai kalau hanya diangkut saja. Kita harus mulai dari hulu, pilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Sampah organik bisa jadi kompos, sampah anorganik bisa masuk bank sampah dan punya nilai ekonomi," ujar Nurul Huda.
Solusi lain, pembentukan bank sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di setiap desa Pantura. Bank sampah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tapi juga sebagai tempat warga mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah yang masih bernilai jual.
Penambahan armada pengangkut sampah, penambahan TPS, dan penganggaran program pengelolaan sampah terpadu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim.
Nurul Huda juga akan mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat jadwal pengangkutan yang jelas dan transparan, sehingga warga tahu kapan sampah mereka diangkut.
"Kami akan dorong agar setiap desa punya TPS yang layak, ada petugasnya, ada jadwalnya, dan ada bank sampahnya. Jangan sampai warga membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempatnya," jelasnya.
Sementara untuk pelebaran Jalan Nasional Pantura Madura, Nurul Huda menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan jalan nasional berada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun, DPRD Jatim tidak akan diam. Ia akan mendorong agar usulan pelebaran jalan ini masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur nasional, dengan mengusulkan secara resmi melalui surat dan rapat koordinasi dengan BBPJN dan Kementerian PUPR.
"Kami akan sampaikan secara resmi ke BBPJN dan Kementerian PUPR. Jalan Pantura Madura ini bukan jalan biasa, ini jalur ekonomi dan jalur utama masyarakat Madura. Pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan penerangan jalan harus menjadi satu paket," tegasnya.
Nurul Huda merinci, pelebaran jalan yang ideal minimal menjadi 7-8 meter dengan bahu jalan yang memadai, ditambah drainase yang berfungsi, penerangan jalan umum (PJU) di titik rawan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar di kawasan permukiman padat dan sekolah.
Ia juga meminta agar dalam proses pelebaran jalan, pemerintah memperhatikan aspek pembebasan lahan dan ganti rugi yang adil bagi warga yang terdampak, serta memastikan tidak ada warga yang dirugikan.
"Jangan sampai pelebaran jalan justru menimbulkan masalah baru. Warga yang lahannya terkena harus mendapat ganti rugi yang layak dan prosesnya transparan. Harus ada sosialisasi dulu, jangan tiba-tiba eksekusi," pungkasnya.
Di akhir reses, Nurul Huda menegaskan seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat, diverifikasi, dan diperjuangkan melalui pokir DPRD Jatim serta dikoordinasikan dengan OPD terkait, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat.
Ia juga meminta warga untuk terus aktif melaporkan perkembangan di lapangan, agar aspirasi yang diperjuangkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak berhenti hanya di atas kertas.
"Reses ini bukan sekadar datang dan mendengarkan. Ini adalah awal dari perjuangan. Kami akan kawal sampai ada realisasi, baik untuk penanganan sampah maupun pelebaran jalan nasional," tutupnya.








