Reses Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi
Klikwarta.com, Bengkulu - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Sumardi, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Hotel Kuala View Beach hotel , Sabtu (14/11/2026).
Pada hari terakhir kegiatan reses tersebut, Sumardi menghadirkan tiga narasumber untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejumlah persoalan penting, mulai dari pengawalan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan.
Narasumber pertama berasal dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Dr. Deni Agustian, yang menyampaikan materi mengenai pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pemaparannya, dibahas pentingnya pengawasan agar program MBG berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, narasumber kedua, Kombes Pol Rudi Hartono dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Bengkulu, menyampaikan materi tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, narasumber ketiga dari kalangan aktivis perempuan membahas berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan, termasuk upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk penyakit masyarakat.
Sumardi mengatakan, kegiatan reses tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Meski jumlah peserta yang ditargetkan sekitar 300 orang, antusiasme masyarakat membuat jumlah kehadiran diperkirakan melampaui target.
Terkait pelaksanaan program MBG, Sumardi mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat sejauh ini tidak terlalu banyak. Namun, masih terdapat sejumlah catatan, terutama menyangkut keterbatasan fasilitas pada beberapa SPPG yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas tersebut dapat memengaruhi proses pengolahan dan penyiapan makanan. Bahkan, terdapat penyelenggara yang harus memulai aktivitas sejak pukul 02.00 WIB untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan hingga pendistribusian pada pagi hari.
"Menurut saya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program MBG semakin baik dan tidak lagi terjadi kasus keracunan makanan," ujar Sumardi.
Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pengawasan, baik dari masyarakat maupun berbagai institusi terkait.
Sumardi berharap, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara program MBG terus diperkuat sehingga kualitas makanan, kebersihan, serta keamanan pangan dapat terjaga.
Melalui kegiatan reses ini, ia juga berharap masyarakat semakin memahami berbagai persoalan yang berkembang sekaligus dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap program pemerintah demi kepentingan bersama. (**)
