Andita Nugrahanto Anggota DPRD Kabupaten Blora
Klikwarta.com, Blora - Banyaknya jabatan strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang cukup lama, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blora.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat sistem birokrasi serta berdampak pada mandeknya jenjang karier aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Blora, Andita Nugrahanto, mengatakan fenomena Plt atau rangkap jabatan yang berkepanjangan, juga berpotensi menurunkan motivasi kerja ASN. Pasalnya, proses promosi hingga mutasi jabatan tidak berjalan optimal.
"Banyak ASN yang sebenarnya sudah layak dipromosikan justru tertahan karena posisi di atasnya masih diisi Plt. Kondisi ini tentu memengaruhi semangat kerja dan kepastian karier mereka," kata Andita, belum lama ini.
Ia menyebutkan sedikitnya ada enam jabatan pimpinan OPD di Kabupaten Blora yang masih diisi oleh Plt, yakni Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Plt Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub).
Masih ada jabatan kepala dinas yang kosong, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB), Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Plt Kepala Bapperida, serta Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora.
Menurut dia, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, termasuk isu praktik transaksional atau “setoran” dalam proses pengisian jabatan.
Meski demikian, ia menegaskan isu tersebut harus menjadi perhatian serius agar proses promosi jabatan tetap berjalan secara profesional dan transparan.
Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, mendorong Pemerintah Kabupaten Blora segera melakukan penataan personel dan mengisi jabatan-jabatan definitif, dengan mengedepankan kompetensi, integritas, dan sistem merit.
Selain itu, persoalan tersebut juga akan dibahas lebih lanjut oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi A DPRD Blora.
"Pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka dan bersih dari praktik yang dapat merusak profesionalisme birokrasi," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap penataan jabatan di lingkungan Pemkab Blora dapat segera dilakukan guna meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pewarta : Fajar
