Wamendiktisaintek Fauzan
Klikwarta.com, Pontianak - Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar pembangunan nasional, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ketersediaan dokter spesialis yang belum merata menyebabkan masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan pelayanan kesehatan, terutama untuk layanan kegawatdaruratan dan penanganan pasien kritis.
Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan data profil kesehatan per Maret 2026, pemenuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar baru mencapai 36,42% dari estimasi kebutuhan ideal sebanyak 115 dokter spesialis. Saat ini, Kalbar baru memiliki 42 dokter spesialis anestesi untuk melayani 58 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan, pesisir, dan pedalaman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mempercepat penguatan pendidikan tenaga medis melalui pembukaan program studi (Prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menghadiri peluncuran Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Program Spesialis serta Program Studi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan), Selasa (19/5).
Peluncuran Prodi ini menjadi momentum penting, sebagai program studi spesialis pertama di Untan sekaligus yang pertama di Provinsi Kalimantan Barat, yang diharapkan memperkuat ketahanan kesehatan daerah sekaligus mempercepat pemerataan dokter spesialis di kawasan Kalimantan.
“Kita menyambut lahirnya program studi baru di bawah naungan PPDS Fakultas Kedokteran Untan, yaitu Program Spesialis Anestesiologi dan Magister Ilmu Farmasi, sebagai capaian nyata program akselerasi pemenuhan dan distribusi tenaga medis spesialis/subspesialis di Indonesia dalam mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Sehat 2045,” ujar Wamendiktisaintek Fauzan.
Wamen Fauzan menegaskan bahwa persoalan utama layanan kesehatan nasional bukan hanya keterbatasan jumlah dokter spesialis, tetapi juga distribusi tenaga medis yang belum merata di setiap wilayah. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan jumlah tenaga dokter yang berasal dari putra-putri daerah agar dapat memperkuat layanan kesehatan sekaligus menjawab tantangan distribusi tenaga medis.
“Pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk meningkatkan jumlah tenaga dokter yang diambil dari putra-putri daerah sehingga selain meningkatkan mutu layanan kesehatan, juga dapat mengurangi problem distribusi tenaga medis,” ujar Wamen Fauzan.
Percepatan Pelayanan Kesehatan Daerah
Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025, pemerintah terus memperluas akses pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di berbagai perguruan tinggi. Presiden mengarahkan, “Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 Prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia terdiri dari 125 Prodi spesialis dan 23 prodi sub spesialis serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.”
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemdiktisaintek bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan para pemangku kepentingan membentuk Satgas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Sistem Kesehatan Akademik.
Hingga saat ini, Kemdiktisaintek telah membuka 160 program studi baru yang terdiri atas 128 program dokter spesialis dan 32 program dokter subspesialis. Dengan penambahan tersebut, total program studi PPDS di Indonesia meningkat menjadi 526 program studi dari sebelumnya 366 program studi.
Program percepatan ini juga diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami kekurangan dokter spesialis dan baru pertama kali memiliki program PPDS sendiri, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson yang mewakili Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan dokter spesialis di daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kesehatan daerah.
“Kita membutuhkan lebih banyak dokter spesialis yang dididik, lahir dan siap mengabdi di tanahnya sendiri,” ujar Sekda Kalbar.
Selain penguatan layanan kesehatan, pembukaan Program Studi Magister Ilmu Farmasi Untan juga diharapkan mendorong pengembangan riset berbasis potensi biodiversitas Kalbar, termasuk inovasi pengobatan berbahan alam dan pengembangan teknologi farmasi berbasis bukti.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan program studi tersebut. Dalam sambutannya, Sekda Kalbar menegaskan bahwa investasi terbaik dalam pembangunan jangka panjang bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Wamen Fauzan turut menekankan bahwa pendidikan kedokteran harus melahirkan tenaga kesehatan yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki karakter dan empati sosial yang kuat.
“Kita tidak hanya mendidik tenaga profesional di bidang ilmu dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter serta sentuhan humanis dalam pelayanan kesehatan,” ujar Wamen Fauzan.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendiktisaintek juga mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, rumah sakit pendidikan, dunia industri, dan organisasi profesi melalui Sistem Kesehatan Akademik. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pendidikan tinggi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan daerah.
Kemdiktisaintek turut mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi di Kalimantan Barat agar seluruh perguruan tinggi dapat bergerak bersama menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah melalui riset dan pengabdian masyarakat yang berdampak.
“Kalau selama ini perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri, hasilnya hanya memberikan resonansi lokal. Tetapi kalau bergerak bersama melalui konsorsium, dampaknya akan jauh lebih besar dalam menyelesaikan persoalan daerah,” tutup Wamen Fauzan.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, yakni menghadirkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Melalui peluncuran program studi baru ini, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam menciptakan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bermartabat dan lebih berdampak untuk peningkatan kualitas kehidupan bangsa.
(Kontributor : Arif)
