Foto bersama
Klikwarta.com, Jatim - Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra, Rasiyo, menggelar kegiatan reses di wilayah Wonorejo IV, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, Sabtu (25/7/2026) malam.
Dalam pertemuan itu warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang nantinya akan diusulkan dalam perencanaan anggaran 2027-2028.
Rasiyo menegaskan, reses merupakan siklus perencanaan untuk menampung masukan masyarakat agar bisa ditindaklanjuti pemerintah.
"Kegiatan reses ini untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka mengusulkan aspirasi. Tentu mencatat dan membiayai atau diusulkan di dalam anggaran yang akan datang 2027-2028. Ini kan sirkulasi perencanaan, reses dan diusulkan, nanti dibahas di banggar dan didok di tahun 2028," ujar Rasiyo.
Salah satu aspirasi yang muncul adalah terkait masjid dan kebutuhan sekolah. Rasiyo mencontohkan, persoalan tanah masjid merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya, bukan provinsi.
"Seperti tadi contoh mengenai masjid, dengan masalah tanah itu. Karena masalah tanah itu permasalahannya di Kota Surabaya, bukan di provinsi. Tapi nanti provinsi juga saya berikan masukan," katanya.
Warga juga mengusulkan pembangunan SMP. Menanggapi hal itu, Rasiyo menjelaskan kewenangan SMP ada di Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sementara SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Jatim, namun provinsi tidak memiliki lahan.
"Kalau SMP diminta, harus dilihat dulu jumlah lulusan SD-nya berapa, jumlah lulusan SD swasta berapa, jumlah gurunya. Jangan sampai dengan adanya lembaga baru SMP, nanti mematikan sekolah swasta. Yang tahu teknisnya ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena SMP kewenangan kota," jelasnya.
Sebaliknya, SMA kewenangan provinsi, namun Pemerintah Provinsi Jatim tidak punya kewenangan untuk memiliki tanah, karena yang mempunyai Pemerintah Kota Surabaya, sehingga harus izin dulu.
"Kalau sudah izin Pak Eri Cahyadi Wali Kota menyetujui, ya nggak ada masalah. Kalau bangunan itu, lembaga baru SMP nggak sampai Rp 10 miliar," imbuhnya.
Dalam reses tersebut, Rasiyo juga mendorong warga untuk memanfaatkan program UMKM dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Menurutnya, banyak warga yang belum memahami program tersebut.
"Tadi saya jelaskan UMKM, KUR. Dia nggak ngerti, jadi masyarakat belum paham. Makanya kita jelaskan reses itu, tujuannya seperti itu. Tapi tadi usulannya hanya 3 orang," ucapnya.
Ia menilai UMKM bisa menjadi solusi penguatan ekonomi di tingkat RT/RW.
UMKM itu hanya membutuhkan modal Rp 25 - 50 juta. Hal ini dalam rangka menumbuhkan ekonomi di masing-masing daerah.
" Kalau kita membantu dan mengurangi pengangguran, bisa membantu paling tidak makannya keluarga. Justru UMKM itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 65 persen. Ini industri besar justru kolap," katanya.
Selain itu, ada usulan rehabilitasi masjid dan gedung juga membutuhkan anggaran besar sehingga perlu diprioritaskan dalam pembahasan.
Terkait tradisi Sedekah Bumi atau ruwat deso, Rasiyo menyebut kegiatan itu bisa diajukan melalui anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun, dirinya siap mencaver dari dana pribadi untuk tradisi lokal masyarakat tersebut.
"Terkait sedekah bumi yang menjadi tradisi lokal apa bisa dicaver APBD. Untuk nanti perdana masih di proses. Tapi anggaran itu sebenarnya anggaran dalam rangka merayakan ruwat deso, anggarannya tidak besar. Biayanya nggak besar. Itu bisa kita bantu. Secara anggaran itu ya nanti kita upayakan Disbudpar," pungkasnya.
