Jeritan Camat di Tengah Klaim Melimpahnya Logistik BNPB
Klikwarta.com, Manggarai Timur - Sebuah rekaman video berdurasi singkat yang meluas di media sosial menyingkap panggung kekacauan penanganan pascabencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Video tersebut memperlihatkan perdebatan sengit antara Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman, dengan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di balik ketegangan dalam rekaman itu, tersirat persoalan mendasar dalam manajemen bencana pemerintah pusat: ketimpangan antara klaim pengiriman bantuan berskala tonase besar dan realita distribusi di tingkat tapak yang dinilai tidak adil serta minim akurasi data.
Tekanan di Garis Depan: 'Bagi Rata' yang Menjerat
Agustinus Supratman tak mampu lagi membendung kekesalannya. Di hadapan jajaran BNPB, suara Camat Lamba Leda Utara itu membumbung tinggi. Ia memprotes instruksi agar membagi rata logistik yang diterimanya ke 11 desa di wilayah kerjanya. Padahal, volume bantuan yang tiba sangat tidak sebanding dengan total 21.171 jiwa penduduk yang terdampak.
"Saya merasa tertekan sekali, terbebani. Saya harus membagi ke 11 desa, tapi bukan begitu caranya. Semua desa sekarang protes ke saya, semua bertanya di mana bantuannya. Sementara bantuan yang ada jumlahnya sedikit, tapi harus dibagi ke banyak orang. Bagaimana caranya?" —ujar Agustinus Supratman, Camat Lamba Leda Utara dikutip dari video viral,pada Jumat 21 Agustus 2026.
Agustinus menepis anggapan pejabat pusat yang menyebut pasokan bantuan ke wilayahnya sudah "sangat banyak". Mengaburkan kondisi sebenarnya di lapangan dengan narasi logistik yang melimpah, menurut Agustinus, hanya memindahkan beban amarah publik langsung ke pundak aparat pemerintah daerah setempat.
"Bapak bilang bantuan banyak sekali, padahal yang ada hanya ini. Saya tidak suka ditekan untuk membagi rata ke 11 desa padahal jumlahnya sedikit. Saya stres, laporan ke kementerian dan telepon dari mana-mana terus masuk. Saya tidak tahan lagi," kata Agustinus.
Ia mendesak agar BNPB dan pemangku kepentingan mengubah pola distribusi top-down yang kaku. Pendistribusian logistik, kata dia, seharusnya bertumpu pada transparansi dan tingkat kerusakan riil di tiap desa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban melalui rumus pembagian rata yang justru mengesampingkan warga paling rentan.
Klaim Tonase vs Realita Lapangan
Sengkarut di Lamba Leda Utara menjadi ironi di tengah rentetan angka kuantitatif yang dipaparkan pemerintah pusat. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyatakan bahwa pemerintah terus berpacu memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Ia mengklaim sebanyak 411 ton bantuan logistik dari Presiden telah digelontorkan sepanjang 15 hingga 19 Agustus 2026.
Khusus pada 19 Agustus, BNPB mencatat pengiriman logistik via jalur udara mencapai 72,77 ton, dengan prioritas 5.000 paket sembako ke Posko Maumere dan 2.900 paket sembako ke Posko Labuan Bajo.
Di jalur laut, armada TNI Angkatan Laut dikerahkan secara masif:
KRI Bung Hatta: Diberangkatkan dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok untuk mengangkut paket bantuan Presiden, tenda pengungsi, serta donasi masyarakat menuju Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
KRI dr. Soeharso: Difungsikan sebagai rumah sakit terapung dan pengangkut logistik medis, BBM, genset, serta fasilitas pendukung pengungsian.
Fasilitas Tempat Tinggal Sementara: Sebanyak 882 unit tenda (215 tenda pengungsi ukuran 6×12 m dan 667 tenda keluarga ukuran 4×4 m) beserta dua unit rumah sakit lapangan disiapkan.
Kendati demikian, Suharyanto tidak menampik adanya sumbatan informasi dan kendala teknis dalam rantai pasok logistik di lapangan.
"Kami terus bekerja keras dan cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya. Ia juga membenarkan munculnya keluhan krisis air bersih dan pemadaman listrik di sejumlah titik pengungsian, seperti di Posko Pengungsian Reo, Kabupaten Manggarai.
Angka Korban dan Kerusakan Terus Membengkak
Perdebatan mengenai tata kelola bantuan ini terjadi di tengah eskalasi dampak bencana yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejak gempa utama M 7,7 mengguncang pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, telah terjadi 4.258 kali gempa susulan hingga Jumat sore, dengan 118 kejadian di antaranya dirasakan langsung oleh warga.
Dampak kerusakan dan korban jiwa tercatat terus melonjak:
Kategori Dampak Jumlah Capaian (per Jumat, 21 Ags 2026)Penambahan / Keterangan Korban Meninggal Dunia 83 jiwa Bertambah 8 jiwa (dampak tidak langsung)Korban Luka-luka 986 jiwa Bertambah 79 jiwa dari data sebelumnya Jumlah Pengungsi 110.785 jiwa Melonjak drastis dari sebelumnya 92.735 jiwa Total Rumah Rusak 44.946 unit Tersebar di Manggari Timur, Barat, dan Manggarai— Rusak Berat 17.176 unit Membutuhkan penanganan prioritas— Rusak Sedang 9.758 unit Sektor pemukiman warga— Rusak Ringan 18.013 unit Berpotensi bertambah akibat gempa susulan
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi penambahan delapan korban meninggal dunia yang terdata hingga Jumat sore tersebar di Kabupaten Manggarai (2 jiwa), Manggarai Timur (2 jiwa), Nagekeo (2 jiwa), dan Ngada (1 jiwa).
Melihat besarnya skala kerusakan—terutama di Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi salah satu episentrum kerusakan terparah—suara kritis dari pejabat lokal seperti Camat Agustinus Supratman menjadi alarm keras. Tanpa perbaikan sistem perataan data kebutuhan (needs assessment) yang transparan dan adaptif, bantuan beratus-ratus ton yang dikirimkan pusat berisiko berhenti sebagai angka statistik di atas kertas, sementara warga di posko-posko terpencil tetap terancam kelaparan dan krisis kebutuhan mendasar.
Penulis : Kordianus Lado
