Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moch Alimin
Klikwarta.com, Surabaya - Harga pangan melambung tinggi menjelang Ramadhan. Salah satunya adalah harga minyak goreng.
Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang kongkrit guna mengatasi melambungnya harga kebutuhan bahan pokok. Mengingat problem pangan ini dianggap mempunyai dampak besar bagi kehidupan di masyarakat Jawa Timur maupun nasional.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moch Alimin, mengatakan, sangat prihatin dengan kondisi situasi akhir-akhir ini. Mulai dari tragedi minyak goreng satu harga namun langka dan kini barang tersedia tapi harganya naik dua kali lipat.
Begitu juga harga kebutuhan lainnya seperti daging, gula, beras yang mulai beranjak naik.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat berdampak di masyarakat bawah, mereka kesulitan cari barang dan kalaupun ada barang harganya sangat mahal, kasihan mereka,” ujar Alimin usai melihat langsung situasi di masyarakat Jawa Timur, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera duduk bersama mengatasi dan mencegah hal ini agar tidak sampai menimbulkan gesekan di bawah.
Solusi yang terbaik adalah pemerintah segera membuat desain dan check pasar. Melihat suplay chain pendistribusian seluruh bahan pokok.
“Harus dicek betul, bagaimana distribusi yang bagus dan supaya tidak terjadi penimbunan,” paparnya.
Politisi Partai Golkar itu mewanti-wanti agar ada langkah cepat sesegera mungkin untuk mengantisipasi stabilitas pangan di masyarakat. Apalagi sekarang ini menjelang puasa lebaran, di mana biasanya harga-harga tiba-tiba naik.
Maka, bila perlu pemerintah segera menggunakan kewenangannya dalam politik anggaran.
“Segera saja refocusing anggaran nasional atau daerah berupa dana liquid, kepada masyarakat. Bisa berupa bantuan langsung tunai, bansos, atau program padat karya,” usulnya.
Termasuk mendorong realisasi maksimum program yang telah di danai oleh APBN /APBD pada bulan berjalan. Seperti halnya memaksimalkan program subsidi pupuk, dana BOS/BOSDA dan dukungan kredit lunak. Artinya pemerintah harus benar-benar hadir di masyarakat.
Alimin berharap, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, segera menentukan kebijakan nasional yang tegas dan solutif untuk menyiapkan stock barang secara cukup di tingkat nasional. Dengan adanya kepastian barang serta distribusi, maka masyarakat di daerah tidak sampai timbul masalah-masalah baru.
“Supaya kita yang di bawah ini tidak kesulitan lagi,” pungkas anggota DPRD Jatim daerah pemilihan Blitar-Tulungagung itu. (*)
