Geger... APD Kabupaten Blitar Pastikan Tolak Pokkir DPRD di Seluruh Desa

Rabu, 13/10/2021 - 15:49
Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Dili Prasetyono (kanan) Bersama Kades Tuliskriyo Mashuriono saat Konferensi Pers (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Dili Prasetyono (kanan) Bersama Kades Tuliskriyo Mashuriono saat Konferensi Pers (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com Blitar - Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar memastikan menolak Pokok Pikiran (Pokkir) DPRD Kabupaten Blitar yang berada di desa seluruh Kabupaten Blitar. 

Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Naggolo Yudho Dili Prasetyono membenarkan penolakan ini. Faktor penolakan itu menurutnya sebagai reaksi atas gagalnya permintaan APD perihal kenaikan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang semula meminta kenaikan dari 10 persen menjadi 15 persen, akan tetapi oleh Pemkab Blitar melalui Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso, hanya dinaikkan 2 persen sehingga menjadi 12 persen.

"Kami sebetulnya mengapresiasi wabup yang menaikkan dua persen. Kenapa kita menolak pokkir dewan itu, karena kemarin waktu hearing kita ajak buka-bukaan anggaran di dewan mereka (DPRD) gak mau. Sehingga kita menolak adanya pokkir di desa alasannya adalah diantaranya dinas terkait itu kan bekerja berdasarkan evaluasi kinerja. Ketika dinas terkait ini diberikan pendanaan atau yang dititipi anggaran DPRD kemudian hasilnya gak maksimal kan menjadi silpa dana yang diberikan tadi atau kegiatan pokkir ini. Maka APD sepakat menolak pelaksanaan pokkir yang ada di desa mulai tahun ini sampai tahun berikutnya," urainya kepada awak media melalui forum konferensi pers di salah satu rumah makan di Kabupaten Blitar, Rabu (13/10/2021).

Keputusan APD menolak pokkir di desa ini, menurutnya juga berpedoman kepada undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur substansi apa kehendak APD yang diputuskan itu. Pendapat Tugas, amanat undang-undang desa terkait desentralisasi desa sudah sangat jelas mengatur bagaimana desa dipersilakan mengembangkan potensinya berdasarkan potensi kearifan lokal. 

Tugas menambahkan, bahwa penolakan pokkir ini sangatlah mendasar mengingat kenaikan ADD yang telah di setujui ini hanya ada kenaikan 2 persen, padahal untuk kebutuhan di desa ini sangatlah besar.

"Jadi sangatlah wajar apabila kades se-Kabupaten Blitar curiga kalau pokir ini tidak boleh dikonsumsi oleh publik atau sepengetahuan kepala desa, padahal kami ini yang bersinggungan langsung dengan konstituen mereka," tukasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tugas, bahwa pokkir ini diambil dari masyarakat atau konstituen dan pokmas dimana untuk membentuknya adalah kepala desa. Akan tetapi saat ini regulasinya terbalik, banyak pekerjaan proyek yang tiba-tiba dibangun tanpa permisi kepada kepala desa terlebih dahulu.

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News

loading...