Anggota Komisi B DPRD Jatim, Arbayanto
KLikwarta.com, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan orientasi program peternakan. Jika selama ini fokus pada peningkatan jumlah hewan, ke depan pemerintah diminta mengejar peningkatan jumlah peternak itu sendiri.
“Peternakan itu mendorong peningkatan populasi hewan ternak. Peningkatan populasi jumlah hewan ternak di Jawa Timur dan itu sudah tercapai dengan bagus. Tapi semestinya kalau bicara tentang peternakan itu kan kita bukan hanya sekedar mau menambah jumlah produksi ternak saja,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Arbayanto, Rabu 1 Juli 2026.
Ia menekankan, tujuan peternakan seharusnya juga menambah jumlah produsen. Arbayanto mengakui Jawa Timur menempati urutan nomor 1 nasional untuk populasi sapi, kambing, unggas, bebek, ayam dan sebagainya. Namun, jika jumlah peternaknya tetap sama, maka bantuan pemerintah hanya turun ke kelompok peternak lama.
“Artinya peternaknya tetap sama dan memang faktanya secara administratif kelembagaan untuk menerima hewan ternak bantuan dari pemerintah, intervensi dan afirmasi program yang sifatnya menambah jumlah populasi hewan ternak itu turunnya ke kelompok-kelompok itu saja,” jelasnya.
Menurutnya, satu tantangan besar di sektor peternakan adalah pemerataan kesejahteraan. Maka, perlu ada target untuk meningkatkan jumlah peternak baru.
Faktor kedua yang disoroti adalah bonus demografi. Banyak anak muda yang pekerja keras dan memiliki keinginan menjadi peternak.
“Tapi kalau kemudian tidak diafirmasi ya mereka tidak akan berkembang. Problemnya ketika mereka mau mengajukan permohonan untuk bantuan ternak, terutama misalnya unggas, ayam, bebek dan sebagainya itu mereka pasti terkendala, kita semua itu terkendala di urusan kelembagaan,” katanya.
Politisi asal Partai Demokrat itu mencontohkan, banyak bantuan yang gagal disalurkan karena terkendala persyaratan administratif. Maka, ia mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan Jatim, untuk memasukkan capaian peningkatan jumlah peternak sebagai bagian dari Indeks Kinerja Utama atau IKU Dinas Peternakan.
“Bukan populasi ternaknya, tapi populasi peternaknya. Karena kita kan mau menyejahterakan orangnya bukan hewannya,” tegasnya.
Menurut mantan Komisioner KPU Jatim ini, ada dua konsekuensi dari perubahan IKU tersebut. Pertama, pemerintah harus mendorong tumbuhnya kelembagaan-kelembagaan peternakan baru. Kedua, harus ada daya dukung anggaran yang cukup. Hal ini sesuai visi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tentang peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
Arbayanto mencontohkan model bantuan berbasis keluarga yang sudah berjalan, seperti skema Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN) 1 sampai 4.
“Bagaimana kalau kemudian Dinas Peternakan itu juga mereplikasi model bantuan yang berbasis keluarga," paparnya.
Skemanya, Dinas Peternakan bisa memberikan bantuan langsung ke keluarga, misalnya 50 ekor ayam. Dengan begitu target IKU jumlah peternak bisa terdorong.
“Jadi kita enggak ngomong melulu tentang jumlah ternak tapi juga jumlah peternaknya. Bantuan-bantuan untuk ayam, kambing, sapi cuma turun di Poktan itu saja,” ujarnya.
