Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid, di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Klikwarta.com, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tanjungpinang mengikuti agenda rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid, di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Selasa (19/08/2025).
Hadir mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Hamerudin, bersama jajaran Perangkat Daerah terkait pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ke-2 Agustus 2025.
“Atas catatan BPS, sepanjang Januari hingga Juli 2025 Indonesia mengalami tiga kali deflasi bulanan, yaitu Januari, Februari, dan Mei. Sementara itu terjadi empat kali inflasi bulanan pada Maret, April, Juni, dan Juli,” jelas Ateng.
Ia menyebutkan, komoditas makanan yang memberikan andil inflasi tertinggi Januari–Juli 2025 adalah: Beras sebesar 0,15%, Bawang merah sebesar 0,10%, Tomat sebesar 0,08%, Cabai rawit sebesar 0,08%.
Lebih lanjut, perkembangan harga pangan sampai minggu ke-2 Agustus 2025 menunjukkan Beras di zona 2 (termasuk Kepulauan Riau) naik 1,23% dibanding Juli 2025, Minyak goreng rata-rata Rp15.700/liter, Cabai rawit turun 1,67%, Cabai merah naik tipis 0,03%, Bawang merah naik signifikan 14,57% dibanding Juli 2025, Bawang putih turun 1,19%, Telur ayam ras naik 0,47%, Daging ayam ras turun 0,33%.
Menanggapi pemaparan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap dinamika harga pangan.
“Data dari BPS ini menjadi acuan yang sangat penting. Kita melihat bahwa beras dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Karena itu, pemerintah daerah harus betul-betul mencermati pergerakan harga, terutama pada komoditas strategis. Jangan sampai keterlambatan antisipasi membuat inflasi semakin menekan daya beli masyarakat,” ujar Tomsi.
Ia menekankan agar kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperbarui data lapangan secara rutin, dan segera menindaklanjuti setiap gejolak harga. “Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus memantau. Tetapi langkah cepat dari daerah adalah kunci keberhasilan pengendalian inflasi,” tambahnya.
Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, menyampaikan komitmen daerah untuk mendukung langkah konkret pengendalian inflasi sebagaimana arahan Kemendagri.
“Kami di Kota Tanjungpinang akan segera memperkuat koordinasi lintas OPD bersama TPID. Beberapa komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai akan menjadi perhatian utama. Pemantauan harga di pasar tradisional akan lebih intensif agar perkembangan harga bisa segera dikendalikan,” jelas Hamerudin.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pemko Tanjungpinang akan menyiapkan beberapa langkah progresif, antara lain:
Mengintensifkan pasar murah dengan menggandeng distributor dan Bulog untuk menstabilkan harga beras dan bahan pangan pokok.
Memperkuat ketersediaan pasokan melalui koordinasi dengan daerah penyuplai komoditas.
Mengoptimalkan subsidi transportasi distribusi pangan untuk menjaga kelancaran pasokan ke pasar.
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar berbelanja bijak dan tidak melakukan panic buying.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap harga kebutuhan pokok di Kota Tanjungpinang bisa tetap terkendali, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkas Hamerudin. (*)
