Lambang Organisasi KONI (Ist)
Klikwarta.com Blitar - Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Blitar melalui Wakil Ketua I Heru Puji menilai pelaporan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar terdapat ketidaktepatan substansi materi yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar pada Senin (7/6/2021) lalu.
Waktu itu, FMR melapor ke Kejari Blitar bahwa adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah dari pemerintah kota (Pemkot) Blitar tahun 2019. Penyalahgunaan dana hibah itu salah satunya tercermin di cabor pencak silat yang kegiatannya telah beku sejak tahun 2017, namun disaat yang sama ada aktivitas penyerapan anggaran oleh cabor pencak silat.
Merespon ini, dihubungi Klikwarta.com di kantor KONI kota Blitar, Heru Puji menuturkan, pelapor dalam hal ini FMR diwakili Fachrul Iga, tidak mengetahui persis cabang olahraga serta mekanisme pelaksanaan anggaran.
"Contohnya, dia bertanya pak itu kan ada BMX. Lah, BMX itu kan akarnya dari ISI. Jadi ISI itu ada nomor-nomornya, nomor BMX itu. Terkahir, dia tanya e-sport. Pak, e-sport kota apa sudah terbentuk ?, saya tidak tahu. Yang jelas, di KONI itu belum terbentuk karena belum merekomendasi," tuturnya, Selasa (15/6/2021).
Heru menampik jika ada cabang olahraga (cabor) di KONI Kota Blitar yang mengalihkan anggaran. Jika terdapat cabor yang tidak mampu menyerap anggaran, lanjut Heru, KONI Kota Blitar berwenang meminta pengalihan anggaran yang tak terserap itu dialihkan untuk kegiatan Puslatkot kepada Walikota Blitar secara tertulis.
Mekanisme penganggaran untuk cabor, sepengetahuannya tertransfer ke rekening masing-masing cabor. Artinya, katanya, dana hibah dari pemerintah daerah setiap tahunnya masuk ke rekening masing-masing cabor. Ia memastikan cabor mampu menyerap anggarannya walau di masa pandemi. Sebab, anggaran bisa digunakan untuk memenuhi aspek teknis maupun operasional. "Inilah yang tidak difahami mereka (pihak FMR)," tegasnya.
Perihal bekunya cabor pencak silat di kota Blitar, Heru memastikan KONI Kota Blitar telah menyurati IPSI dua kali, untuk segera diadakan reorganisasi namun belum ada respon tindak lanjut untuk itu. Sehingga, lanjut dia, bisa dipastikan tidak ada potensi penyelewengan anggaran di sana.
(Pewarta : Faisal NR)
